Gerai Alfamart Tutup Massal di Lombok Tengah, Mendag Tunjuk Daerah jadi Biang Kerok

Suara.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara terkait polemik penutupan puluhan gerai Alfamart di Kabupaten Lombok Tengah, yang belakangan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan aksi demonstrasi dari para karyawan terdampak.

Budi menyebut informasi sementara yang diterima Kementerian Perdagangan mengarah pada persoalan perizinan di tingkat pemerintah daerah. Menurutnya, izin pendirian minimarket memang menjadi kewenangan pemda sehingga seluruh proses harus mengikuti aturan yang berlaku di masing-masing wilayah.

"Kalau minimarket itu izinnya pemerintah daerah," ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ia menambahkan pihaknya telah meminta jajaran Direktorat Jenderal terkait untuk menelusuri lebih jauh penyebab penutupan puluhan gerai tersebut. Saat ini, Kemendag masih melakukan pengecekan detail mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.

Menurut Budi, pendirian minimarket tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus menyesuaikan ketentuan tata ruang daerah. Ia menegaskan setiap usaha wajib mematuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Kalau mau mendirikan minimarket itu harus sesuai RTRW dan RDTR," katanya.

Meski demikian, Budi mengaku belum memperoleh laporan lengkap mengenai aspek yang menjadi pemicu penutupan gerai di Lombok Tengah. Namun, ia memastikan informasi awal yang diterima kementeriannya masih berkaitan dengan izin usaha daerah.

Ia juga membantah adanya isu lain di balik penutupan toko modern tersebut. Menurut dia, hingga saat ini pemerintah belum menemukan indikasi persoalan di luar aspek perizinan.

Sebelumnya, penutupan puluhan gerai Alfamart di Lombok Tengah menjadi sorotan publik setelah para pekerja terdampak PHK menggelar aksi demonstrasi. Kasus itu turut memicu berbagai spekulasi di media sosial mengenai penyebab ditutupnya toko-toko modern tersebut.