Rupiah Sekarat Menuju Rp18.000: Kebijakan BI Dinilai Terlambat Jinakkan Bom Waktu Fiskal dan Global

Suara.com - Pasar keuangan domestik terus dihantam awan mendung menyusul pelemahan nilai tukar rupiah yang kian kritis dan bergerak tak terkendali mendekati level psikologis baru Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi ini memicu kecemasan pasar atas potensi lonjakan inflasi impor (imported inflation) dan memaksa Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif yang dinilai sudah terlambat.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot terkapar di level Rp17.847 per dolar AS, bahkan sempat menembus posisi terendah Rp17.949 per dolar AS selama periode libur panjang Iduladha. Ketidakberdayaan mata uang garuda ini mencerminkan rapuhnya benteng pertahanan ekonomi domestik ketika dihantam sentimen negatif bertubi-tubi, baik dari eksternal maupun internal.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menegaskan bahwa kejatuhan rupiah saat ini tidak lagi murni karena faktor global seperti eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Ketika tensi global sempat mereda dan harga minyak dunia melandai, rupiah nyatanya tetap gagal bangkit. Hal ini mengonfirmasi bahwa persepsi investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia kian memburuk.

“Kebijakan moneter BI seperti kenaikan suku bunga dikarenakan telat. BI mesti jauh lebih agresif dan kembali menaikkan suku bunga ke depan. Sentimen negatif sudah terlanjur mendapatkan momentum,” cetus Lukman tajam.

Pasar kini menyoroti kerentanan dari dalam negeri yang kian menganga. Aksi jual masif (capital outflow) di pasar saham domestik terus terjadi, diperparah oleh lonjakan permintaan dolar musiman untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen di tengah pasokan valas yang sangat terbatas. Celakanya, kondisi ini diperberat oleh kecemasan akut para investor asing terhadap pembengkakan defisit anggaran pemerintah yang terus melebar mendekati ambang batas aman 3% terhadap Produk Domestik Buto (PDB).

Meskipun indikator makro saat ini terlihat solid, pasar memilih realistis dan mengantisipasi risiko nyata perlambatan ekonomi di masa depan akibat biaya pinjaman yang semakin mahal. Guna menahan eksodus modal, BI diprediksi terpaksa harus mengerek suku bunga acuan (BI Rate) hingga 100 basis poin (bps) lagi ke depan—sebuah langkah darurat yang dipastikan akan menekan sektor riil dan mengerem ekspansi dunia usaha.

Merespons situasi darurat ini, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, berdalih bahwa tekanan ini dipicu ketidakpastian global dan lonjakan kebutuhan valas musiman.

BI mengklaim terus melakukan intervensi habis-habisan di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga pasar sekunder. BI juga membatasi pembelian valas tunai tanpa underlying menjadi maksimal US$25 ribu per bulan per pelaku mulai Juni 2026.