- Indonesia Anti-Scam Centre mencatat 579.459 laporan penipuan keuangan dengan pemblokiran 515.553 rekening selama periode November 2024 hingga Mei 2026.
- Industri perbankan dan fintech mulai mengadopsi sistem pencegahan fraud berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi risiko transaksi digital yang kompleks.
- Implementasi teknologi AI bertujuan meningkatkan keamanan, mempercepat proses investigasi, serta menjaga kepercayaan nasabah di tengah pertumbuhan transaksi digital.
Suara.com - Meningkatnya kasus penipuan transaksi keuangan di Indonesia mendorong industri perbankan dan perusahaan teknologi finansial (fintech) memperkuat sistem pencegahan fraud berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Pendekatan tersebut dinilai semakin penting seiring pesatnya pertumbuhan transaksi digital dan semakin kompleksnya modus kejahatan siber.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, tercatat sebanyak 579.459 laporan penipuan transaksi keuangan.
Dalam periode yang sama, 998.558 rekening telah dilaporkan, 515.553 rekening diblokir, dan dana korban senilai Rp638,9 miliar berhasil diamankan.
Lonjakan aktivitas digital turut meningkatkan potensi risiko fraud. Data Bank Indonesia menunjukkan volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,15 miliar transaksi pada April 2026 atau tumbuh 42,86 persen secara tahunan. Sementara itu, transaksi QRIS melonjak 108,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
![Ilustrasi kecerdasan buatan. [Freepik]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/25/51931-ilustrasi-kecerdasan-buatan.jpg)
Melihat kondisi tersebut, M2P Fintech bersama PT Reka Karya Teknologi (RKT) mendorong industri keuangan mengadopsi Fraud Management System berbasis AI agar mampu mendeteksi risiko lebih dini, merespons insiden lebih cepat, serta menjaga kepercayaan nasabah.
Indonesian FSI & Regulatory Practitioner, Aribowo, mengatakan fraud kini tidak lagi sekadar menjadi persoalan operasional, tetapi juga berkaitan erat dengan kepercayaan publik dan tata kelola industri keuangan.
"Di tengah pertumbuhan transaksi digital, fraud tidak lagi sekadar menjadi risiko operasional. Fraud sangat berkaitan dengan kepercayaan publik, perlindungan konsumen, tata kelola, dan ketahanan lembaga keuangan. Karena itu, bank dan perusahaan fintech perlu memastikan strategi anti-fraud mereka tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mencakup proses yang jelas untuk deteksi, eskalasi, investigasi, dan tindak lanjut," ujar Aribowo seperti dikutip, Jumat (3/7/2025).
Senada dengan itu, Banking Fraud Risk Technology Practitioner, Bayu Hasdianto, menilai pola kejahatan digital kini berkembang semakin kompleks, mulai dari social engineering, account takeover, hingga penyalahgunaan kanal digital.
"Bank menghadapi pola fraud yang terus berkembang, mulai dari social engineering dan account takeover hingga penyalahgunaan kanal digital. Karena itu, fraud management system perlu mampu membaca risiko dari berbagai sumber, termasuk transaksi, perilaku nasabah, perangkat, dan kanal yang digunakan. Semakin cepat sinyal risiko dapat dideteksi, semakin besar peluang bagi bank untuk mencegah kerugian dan menjaga pengalaman nasabah tetap aman," jelas Bayu.
M2P menjelaskan, pendekatan pengelolaan fraud yang hanya mengandalkan pemeriksaan manual atau dilakukan setelah insiden terjadi sudah tidak lagi memadai.
Lembaga keuangan kini membutuhkan sistem yang mampu menghubungkan berbagai sumber data, menganalisis perilaku pengguna, memberikan penilaian risiko, hingga membantu proses investigasi dalam satu platform terintegrasi.
Deputy Vice President Business Development, Product, and Partnerships M2P Fintech, Madhusudhan Ramakrishnan, mengatakan AI dapat membantu bank dan fintech mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam menangani potensi fraud.
"Bank dan perusahaan fintech membutuhkan sistem yang tidak hanya menghasilkan peringatan, tetapi juga membantu tim memahami konteks di balik setiap risiko. AI dapat memperkuat proses ini, mulai dari deteksi anomali dan penilaian risiko hingga prioritisasi respons dan pembelajaran dari kasus sebelumnya. Dengan sistem yang terintegrasi, fraud management dapat menjadi lebih proaktif, akurat, dan relevan dengan kebutuhan bisnis," jelas Madhusudhan.
Selain memperkuat keamanan, sistem anti-fraud berbasis AI juga dinilai mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan dan kenyamanan nasabah. Dengan deteksi yang lebih presisi, transaksi yang sah dapat tetap diproses secara lancar, sementara pemeriksaan tambahan hanya dilakukan terhadap aktivitas yang benar-benar berisiko.
M2P menilai pemanfaatan Fraud Management System berbasis AI dan kapabilitas keamanan siber akan menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan digital di Indonesia, seiring meningkatnya volume transaksi dan kebutuhan pengelolaan risiko yang semakin kompleks.