REGIONAL:
- Akademisi Djoko Setijowarno menyatakan kebijakan transisi energi pemerintah pada Sabtu (12/9/2026) keliru karena memprioritaskan subsidi motor listrik pribadi alih-alih transportasi umum.
- Pemerintah dalam RAPBN 2027 menyiapkan insentif besar untuk satu juta motor listrik guna menekan impor BBM dan mempercepat elektrifikasi transportasi nasional.
- MTI mendesak evaluasi agar anggaran dialihkan ke bus listrik perkotaan yang berdampak luas, adil, mengurai kemacetan, serta menekan kecelakaan.
Suara.com - Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kebijakan transisi energi di sektor transportasi masih keliru karena lebih memanjakan kendaraan pribadi ketimbang membenahi transportasi umum.
Ia menyoroti alokasi anggaran negara sebesar Rp3 triliun untuk subsidi 1 juta unit sepeda motor listrik. Menurutnya, dana tersebut jauh lebih optimal jika dialokasikan untuk membiayai dan mengembangkan angkutan umum massal di 120 kota di Indonesia.
Djoko mencatat, hingga saat ini baru sekitar 8,3 persen atau 46 dari total 552 pemerintah daerah di Indonesia yang mengembangkan sistem transportasi umum berskema Buy The Service (BTS).
Subsidi APBN atau APBD untuk bus listrik dinilai memberikan dampak sistemik yang jauh lebih luas dibandingkan insentif motor listrik.
"Subsidi APBN/APBD untuk bus listrik dapat dinikmati oleh ribuan orang per unit setiap harinya. Alokasi anggaran negara pun menjadi lebih berkeadilan sosial karena menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah," ujar Djoko lewat keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
Sebaliknya, ia menilai, insentif motor listrik berisiko kurang tepat sasaran karena cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sudah memiliki daya beli.
Selain masalah keadilan anggaran, bus listrik dinilai lebih efektif dalam mengurai kemacetan karena satu unit bus berkapasitas besar sanggup menggantikan 40 hingga 60 sepeda motor di jalan raya.
"Sementara itu, motor listrik hanya mengalihkan jenis emisi tanpa menyelesaikan masalah penumpukan volume kendaraan roda dua," kata Djoko.
Dari sisi keselamatan lalu lintas, pengalihan moda dari kendaraan pribadi ke bus massal juga dapat menekan angka kecelakaan secara langsung, mengingat 75 persen kecelakaan di Indonesia didominasi oleh sepeda motor dengan tingkat fatalitas yang tinggi.
Djoko merujuk ke sejumlah negara seperti China, India, hingga negara-negara Eropa yang menempatkan angkutan umum sebagai prioritas utama. Untuk itu, MTI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang arah insentif nasional.
"Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi ulang arah insentif nasional, menggeser fokus dari subsidi motor pribadi menuju penguatan armada bus listrik perkotaan demi mewujudkan keadilan sosial, ruang kota yang manusiawi, dan masa depan fiskal yang berkelanjutan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, saat menyampaikan pidato pengantar RAPBN 2027 dan Nota Keuangan pada Agustus lalu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan insentif berskala besar untuk mendorong produksi satu juta unit motor listrik dalam negeri.
Langkah tersebut merupakan bagian upaya mempercepat elektrifikasi transportasi sekaligus menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah merintis ekosistem motor listrik nasional dan akan memberikan insentif khusus bagi perusahaan lokal yang sanggup memenuhi target produksi satu juta unit.
TERPOPULER
