Berapa Gaji Kepala PPATK? Heboh Pakai Jam Tangan Seharga Rp 124 Juta

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2019, tunjangan khusus pegawai PPATK disesuaikan dengan kelas jabatan.

Untuk level pimpinan seperti Kepala PPATK, nilainya bisa mencapai Rp47,5 juta per bulan.

Tak hanya gaji, Ketua PPATK juga mendapat fasilitas rumah dinas, dan mungkin tunjangan operasional serta kendaraan dinas sebagaimana pejabat setingkat eselon I lainnya.

Kekayaan Naik, Publik Curiga?

Dalam laporan LHKPN tahun 2023, harta kekayaan Ivan Yustiavandana dilaporkan mengalami peningkatan.

Meski tidak menyalahi aturan, hal ini tetap menjadi bahan spekulasi dan diskusi publik, apalagi di tengah panasnya isu pemblokiran rekening bank yang menyentuh nasabah biasa.

PPATK sendiri menyatakan bahwa kebijakan pemblokiran rekening dormant dilakukan demi mencegah tindak pidana, terutama judi online dan pencucian uang.

Namun kebijakan ini menuai protes keras dari masyarakat karena dianggap merugikan dan melanggar hak privasi.

Warganet menilai, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, gaya hidup pejabat publik seperti Ketua PPATK seharusnya tidak mencolok.

Apalagi jabatan tersebut terkait langsung dengan pengawasan keuangan dan transaksi mencurigakan.

Melihat nominal penghasilan Ivan Yustiavandana, tentu membeli jam tangan mewah bukan hal mustahil secara finansial. Namun yang menjadi perdebatan adalah soal etika.

Seorang pejabat publik seharusnya tampil sederhana dan mengedepankan integritas, apalagi jika menjabat di lembaga yang bertugas memberantas transaksi mencurigakan.

Apalagi dalam kasus-kasus sebelumnya, PPATK pernah mengungkap adanya pembelian jam tangan mewah senilai ratusan juta rupiah dalam konteks investigasi terhadap kasus korupsi lain.

Harga koleksi jam tangan Ivan menjadi viral karena masyarakat mengaitkan lonjakan harta kekayaan dan jabatannya dengan gaya hidup mewah yang diduga dia miliki.

Di sisi lain, perlu juga diingat bahwa memiliki barang mewah bukan otomatis berarti hasil dari tindakan tidak sah.

Jika pembelian dilakukan secara sah, dengan sumber dana jelas dan sesuai profil kekayaan, maka tak ada pelanggaran hukum.

Namun demikian, transparansi dan sensitivitas sosial tetap menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara seperti PPATK.

Kontributor : Chusnul Chotimah