Infografis
- Ahmad Sahroni dikritik publik dan dinonaktifkan dari DPR RI setelah komentarnya soal demonstran dinilai merendahkan.
- Ia menyarankan kritik disampaikan lewat media sosial, bukan lewat demonstrasi anarkis, namun sikap ini menuai pro dan kontra.
- Pernyataan dan sikapnya dianggap membingungkan oleh warganet, hingga kembali memicu sindiran soal latar belakang pendidikannya.
Suara.com - Ahmad Sahroni terus menjadi sorotan publik atas pernyataan yang kurang enak didengar perihal demonstran.
Akibatnya pun fatal, Ahmad Sahroni dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem hingga rumahnya dijarah sekelompok orang.
Ketidaksetujuan Ahmad Sahroni mengenai demo, apalagi dengan cara yang anarkis, telah diungkapnya pada Mei 2023.
Melalui YouTube kasisolusi, Ahmad Sahroni mengungkap pendapatnya soal demonstrasi.
"Buat apa kuliah, buat apa sekolah, yang nyatanya nalar pikirannya tidak sama dengan apa yang dia mau sampaikan," ujar Ahmad Sahroni.
"Ada cara yang sebenarnya mesti kita sikapin. Toh sama kita sebagai anak muda tidak pada potensi yang selalu mencari jati diri," imbuhnya.
Ahmad Sahroni rupanya menyoroti demonstran yang bangga setelah melakukan aksi anarkis saat menyampaikan pendapatnya.
"Untuk menyikapi bahwa kalo lu demo, lu berani sampai dibantai atau pun pada tidak berkesudahan, atau kena pukul sekali pun, kena lempar, itu menjadi kebanggaan. Salah!" tegasnya.
Menurut Ahmad Sahroni, demo yang benar adalah melalui media sosial.
Baca Juga: PB Parfi Gaungkan Seruan Jaga Situasi Kondusif, Tekankan Peran Penting Artis untuk Perdamaian
"Yang bener itu memberikan semangat kritikan untuk menyampaikan dengan cara. Caranya apa? Sekarang media sosial banyak," jelas Ahmad Sahroni.
Pria kelahiran 1977 tersebut lantas mencontohkan dirinya sebagai anggota DPR RI yang membagikan aktivitasnya melalui media sosial.
"Ini bukti daripada apa yang gue lakukan sebagai perwakilan rakyat," terang Ahmad Sahroni terkait yang ia bagikan melalui media sosial.
"(Yaitu) Menyampaikan kepada kepentingan untuk mereka-mereka yang pengen mencari keadilan, mencari pembenaran, ini fakta," tambahnya.
Berbagai sikap maupun aktivitas Ahmad Sahroni sebagai wakil rakyat serta yang sudah ia kerjakan ditunjukkan melalui media sosial.
Dampak dari postingan Ahmad Sahroni di media sosial pun terbukti cukup besar.
"Dan apakah ini punya benefit yang luar biasa? Seribu persen memiliki benefit yang cukup untuk mencari keadilan nyata di depan masyarakat," katanya.
Namun Ahmad Sahroni tak mau apabila yang dilakukan lalu dibagikannya melalui media sosial dianggap sebagai pencitraan.
"Jangan dibilang menggeneralisasi DPR itu nggak ada kerjanya. Salah," ujar Ahmad Sahroni.
Apabila sebelumnya mengarahkan para demonstran menggunakan media sosial, Ahmad Sahroni berbicara soal tak semua anggota dewan menunjukkan kerjanya.
"Tidak semua selalu melulu melalui media sosial. Ada yang di bawah meja dengan menyampaikan aduan yang akhirnya harus melalui prosesnya," ungkap Ahmad Sahroni.
Para anggota dewan termasuk Ahmad Sahroni akan memilah yang harus dibagikan melalui media sosial sehingga menjadi perhatian instansi terkait.
Ada pula yang diselesaikan Ahmad Sahroni dan para anngota dewan 'di bawah meja'.
"Jadi jangan semua dianggap sesuatu yang selalu mulu harus dibongkar ke publik. Tidak selalu mulu," pintanya.
Lebih lanjut, Ahmad Sahroni setuju dengan pernyataan 'no viral no justice' yang berkaitan dengan penanganan sebuah kasus oleh aparat kepolisian.
Ahmad Sahroni berharap masyarakat terus memviralkan kasus-kasus agar segera ditindaklanjuti pihak berwajib.
"Jangan pernah berhenti untuk mengawasi polisi dari media sosial. Harus dilakukan. Jangan pernah berhenti," kata Ahmad Sahroni.
"Karena polisi adalah kerjanya masyarakat, masyarakat butuh keadilan kepada kepolisian. Maka itu, masyarakat harus awasi polisi dengan segala cara. Jangan sampai terlewatkan," tegasnya.
Kendati begitu, berkaitan dengan kepolisian, Ahmad Sahroni memilih untuk bekerja 'di bawah meja'.
Seperti ketika kasus anak polisi tabrak satu keluarga di Cijantung, Jakarta Timur, Ahmad Sahroni tak setuju apabila pelaku tidak ditahan.
"Saya sampaikan ke Mabes, jangan pernah lakukan itu karena di mata hukum semua sama," beber Ahmad Sahroni.
"Nah ada pesan-pesan yang mesti disampaikan secara terbuka, ada pesan yang disampaikan langsung untuk disikapi," pungkasnya.
Menanggapi pernyataan Ahmad Sahroni yang satu ini, warganet menilainya berbelit-belit hingga kembali menyeret ijazahnya yang nilainya 6 dan 7 sebagai bahan ledekan. Bagaimana pendapatmu?
Kontributor : Neressa Prahastiwi
