Padahal biaya sewa satu unit mobil listrik sebesar Rp194,4 juta disebut setara dengan ribuan sak semen untuk memperbaiki jalan.
Jika dihitung secara keseluruhan, anggaran Rp14 miliar bahkan disebut dapat digunakan untuk mengaspal sekitar empat hingga lima kilometer jalan provinsi.
Situasi ini membuat sebagian masyarakat menilai kebijakan tersebut lebih mengejar citra modernisasi ketimbang menyelesaikan persoalan infrastruktur dasar.
Di media sosial, banyak warganet ikut mengkritik keputusan tersebut karena dianggap tidak menyentuh kebutuhan utama masyarakat.
Warganet itu juga menilai pejabat pemerintah sebenarnya sudah cukup sejahtera dengan gaji dan tunjangan yang mereka terima.
Komentar lain menyindir kondisi jalan di sejumlah daerah yang masih rusak parah namun anggaran justru digunakan untuk kendaraan dinas baru.
"Jalan di NTB banyak yang rusak dan butuh perbaikan, eh pejabatnya malah foya-foya menghabiskan anggaran untuk sesuatu yang bukan prioritas," tulis seorang pengguna media sosial.
"Terus mobil listrinya cepat rusak karena jalanannya bolong-bolong," sindir salah satu komentar yang ramai diperbincangkan publik.
Kontributor : Chusnul Chotimah
Baca Juga: Gubernur NTB Koordinasi dengan Dubes Timur Tengah Pastikan Keselamatan Warga
