Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria enggan mengomentari lebih jauh soal pernyataan Jusuf Kalla yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak cawe-cawe perihal Pilpres 2024, sebagaimana Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Alih-alih membalasnya, Riza mengatakan kalau Gerindra sebatas menghormati apa yang menjadi pendapat dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut.
"Kita menghormati pendapat siapa pun. Pendapat tokoh sekali pun, kami hormati," kata Riza di Cyber2 Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).
"Jadi, silakan saja bahkan masyarakat untuk menyampaikan pandangan juga kami persilakan," sambungnya.
Sebelumnya, Gerindra tidak melihat ada upaya campur tangan dari Jokowi terkait politik terlebih untuk urusan Pilpres 2024.
Adapun kedekatan yang dirajut Jokowi bersama para pimpinan partai politik belakangan ini, lebih dilihat Gerindra sebagai bentuk komunikasi. Bukan upaya intervensi.
"Pak Jokowi kan bukan hanya politisi, melainkan pejabat publik (kepala negara). Saya memahami beliau mengerti tugas (presiden dan politisi) dan tidak mengirtenvensi partai politik mana pun," kata Riza.
Riza menganggap apa yang menjadi bentuk komunikasi antara Jokowi dan para pimpinan parpil, termasuk pertemuan terakhir bersama enam ketum di Istana Negara, pekan lalu, untuk kepentingan bangsa.
"Semua dimasukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentu, cita-cita beliau sama seperti kita sekarang ingin bangsa ini terus berjalan, maju, adil, dan makmur," tutur Riza.
JK Wanti-wanti Jokowi
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sikap presiden terdahulu yang menurutnya tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Dia mencontohkan seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-10 dan 11 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis-lah," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.
Pernyataan itu disampaikan JK, menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut JK, mengingat NasDem adalah koalisi pemerintahan Jokowi, seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.
"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem di undang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya," kata JK.
TERPOPULER
