Suara.com - SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan) kerap menjadi hal yang terlupa.
Adapun tiap mereka yang sudah masuk ke kategori Wajib Pajak (WP) harus melaporkan penghitungan, pembayaran pajak, harta, dan kewajiban sesuai peraturan perpajakan dalam satu tahun pajak.
Kewajiban tersebut menjadi keharusan bagi WP sebagai bentuk tertib bernegara.
Denda telat lapor SPT juga bisa menjadi efek domino yang tak main-main jumlahnya. Alhasil, keterlambatan menjadi petaka bagi para WP dan bisa berujung boncos.
Pastikan untuk membayar tiap periode yang disediakan, biasanya batas waktu terakhir 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan atau lembaga.
Lantas, berapa nominal denda telat lapor SPT?
Nominalnya terasa ringan, tapi bisa bikin boncos jika dibiarkan
Nominal denda telat lapor SPT memang tampak tak memberatkan. Namun jika dibiarkan, akan menyebabkan efek beruntun ke kondisi finansial WP.
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), nominal denda dibedakan berdasarkan kategori wajib pajaknya sebagai berikut.
- Wajib Pajak Orang Pribadi: Dikenakan denda sebesar Rp100.000.
- Wajib Pajak Badan: Dikenakan denda sebesar Rp1.000.000.
Denda tersebut bersifat statis per tahun pajak yang terlambat dilaporkan.
Namun, perlu dicatat bahwa jika terdapat kekurangan pembayaran pajak yang belum disetor, akan muncul tambahan sanksi bunga per bulan yang besarannya mengikuti tarif bunga acuan dari Kementerian Keuangan.
Akumulasi jumlah bunga akan terus berjalan setiap bulannya.
Sanksi bunga ini dihitung berdasarkan tarif bunga acuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Semakin lama ditunda, beban finansial yang harus diselesaikan akan semakin membengkak secara eksponensial.
Dampak 'efek domino' telat bayar
Selain kewajiban materiil berupa denda, terdapat konsekuensi administratif yang berpotensi menghambat berbagai urusan.