Suara.com - Seperti jalan ditempat, proyek pembangunan transportasi massal Monorel masih terkendala kontrak perjanjian kerjasama. Hingga saat ini perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengembang proyek tersebut, PT Jakarta Monorail masih belum diteken. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menekankan, perjanjian ini harus disetujui secara hati-hati.
"Kita mau hati-hati agar semua diuntungkan. Tapi bahwa yang namanya MRT dan Monorel itu diperlukan kok, macetnya udah kaya gini kok. Hanya harus Perjanjian kerjasamanya hati-hati. Saya, kan memang belum menandatangani karena harus hati-hati," tutur Jokowi, Kamis (27/2/2014).
Menurutnya, pembangunan transportasi massal seperti monorel dan Mass Rapid Transportastion (MRT) memang dibutuhkan di kota-kota besar dan harus tetap berjalan. Hanya saja, kritik dalam pembangunan ini yang kadang menjadi penghambatnya. Karena itu, perlu kehati-hatian dalam kerjasama seperti ini.
"Kalau ada pembangunan hanya ramai-ramai aja. Ya sama kaya MRT itu, selama 26 tahun tidak terbangun-bangun karena (ramai) begini terus, hanya polemak-polemik, tidak akan rampung-rampung ini. Biasa dalam sebuah program besar, ada yang pro dan ada yang kontra. Tidak mungkin semua orang setuju, tidak mungkin," ujarnya.
"Tapi semua kota di dunia mana-pun itu dibutuhkan, hanya jangan grusak-grusuk, tergesa-gesa. Sehingga perjanjian kerjasamanya bisa merugikan," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meragukan proyek ini berjalan baik. Menurutnya, keraguan ini muncul dari niatan pengembang, yaitu PT Jakarta Monorail yang melakukan pembangunan tersebut. Karena menurut hitungannya, tanpa moda transportasi massal, pada 2014 nanti Jakarta akan macet total.
"Saya juga meragukan dari awal juga niatnya tidak ada, saya juga meragukan. Tapi harus kita beri kesempatan karena kan Pak Gubernur kan inginnya semua moda transportasi massal itu kita gerakan. Makanya ketika semua orang nawarin, ingin semuanya digerakan makin cepat makin baik," tuturnya.
Karena itu, perlu kontrak kerjasama yang tepat. Supaya, proses pembangunan diharapkan cepat itu tidak berantakan. Sebab, menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI punya cerita buruk tentang kontrak kerjasama yang beberapa kali gagal.
"Kita juga mesti pinter begitu tanda tangan kontrak, karena itu kan kunci. Karena kita tidak ingin seperti dulu, begitu kontrak gagal kita enggak bisa ngapa-ngapain," kata Ahok.
