Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa jutaan buruh Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang pro-upah murah. Buruh, jelasnya, hanya akan memilih capres yang akan menaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen. Juga menyamakan upah Indonesia dengan Thailand dan Filipina pada tahun berikutnya.
Di samping itu, capres yang akan dipilih buruh juga harus memberikan jaminan kesehatan gratis, jaminan pensiun, serta menghapus seluruh "outsourcing" (alih daya).
Juga menyediakan perumahan buruh dan sarana transportasi publik murah yang harganya turun 50 persen dari harga sekarang, pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, dan advokasi anggaran yaitu 0,5 persen APBN untuk kesejahteraan buruh.
"Buruh tentunya juga akan memilih capres yang anti-korupsi, termasuk oleh orang dekatnya, dan kebijakannya terkait pro-buruh harus berani diumumkan secara terbuka oleh capres tersebut," katanya di Jakarta, Sabtu (15/3/2014).
"Inilah capres yang akan didukung jutaan buruh dan akan kami umumkan secara terbuka pada waktunya," katanya.
Mengenai diajukannya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres, Said Iqbal menyatakan hal itu adalah sesuatu yang wajar untuk membangun demokrasi di Indonesia.
"Wajar dalam arti (pencapresan Jokowi) itu, sebagaimana juga pencapresan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Wiranto, Rizal Ramli, dan Rhoma Irama, karena dalam demokrasi memang ada kompetisi," katanya.
Hanya saja, Jokowi harus membuktikan dan meyakinkan buruh bahwa kebijakannya tidak berorientasi pada upah murah. "Seperti kebijakannya tahun lalu (2013) yang memutuskan upah murah dan buruh menobatkan Jokowi sebagai 'Bapak Upah Murah' karena berimplikasi ke daerah lain di Indonesia yang juga memutuskan kenaikan upah minim dan murah," demikian Said Iqbal. (Antara)
