Suara.com - Ribuan demonstran menduduki pusat pemerintahan Taiwan, Minggu malam (23/3/2014). Mereka menggelar aksi menolak perjanjian dagang yang disepakati Taiwan dengna Cina, yang dinilai kontroversial.
Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou mengatakan perjanjian dengan Cina daratan sangat penting bagi kemakmuran negara kepulauan itu. Akan tetapi partai oposisi mengatakan bahwa perjanjian itu bisa merugikan perusahaan-perusahaan kecil dan sebagian penentang mengatakan perjanjian itu akan memberi ruang bagi Cina untuk memperluas pengaruhnya atas Taiwan.
Alih-alih menganggap Taiwan sebagai negara merdeka, Cina masih menganggap negara pulau itu sebagai salah satu provinsinya yang membangkang.
Tayangan televisi-televisi lokal menunjukkan para demonstran dan polisi berdesak-desakan, setelah beberapa orang memaksa masuk ke dalam gedung-gedung itu.
Laporan-laporan itu menyebutkan bahwa para demonstran membentengi pintu dan jendela di bangunan-bangunan itu dengan meja dan kursi. Mereka juga merampas komputer milik pimpinan kabinet. Setidaknya 13 orang terluka dalam kerusuhan itu.
Sementara sejak Selasa (18/3/2014) pekan lalu para demonstran telah berhasil menerobos masuk ke kompleks parlemen dan sejak itu mereka terus menduduki jalan-jalan di sekitar kompleks tersebut.
Jika parlemen menyetujui kesepakatan dagang itu pada 8 April mendatang, maka Cina akan diizinkan masuk ke 80 sektor usaha jasa di Taiwan, dan perusahaan-perusahaan Taiwan diizinkan masuk ke 64 sektor usaha di Cina.
"Ini sungguh demi masa depan perekonomian Taiwan," kata Ma, yang sejak 2008 telah menandatanganni sejumlah kesepakatan dagang dengan Cina.
Taiwan berubah dari pemerintahan diktator ke sistem demokrasi pada akhir 1980a dan kini menjadi salah satu negara paling demokratis di Asia.
Taiwan dan Cina berpisah sejak komunis mengambil alih kekuasaan di Cina pada 1949. Hubungan kedua negara membaik sejak Ma berkuasa pada 2008 dan terpilih kembali pada 2012. (Reuters)
