Suara.com - Komnas HAM menyatakan, dari 34 menteri yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi), tak ada satupun yang masuk dalam daftar negatif atas keterlibatan pelanggaran HAM terkait tujuh berkas yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
Berkas itu merujuk pada rekomendasi atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat dari peristiwa 1965 sampai peristiwa Trisakti Semanggi 1998.
“Kalau merujuk pada negatif list Komnas HAM yang dibuat atas dasar hasil penyelidikan yang sudah dilakukan, 7 berkas pelanggaran HAM berat, maka nama-nama menteri Kabinet Kerja tidak ada,” ujar Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila melalui pesan singkat kepada Suara.com, Senin (27/10/2014) malam ini.
Komnas HAM bahkan memberi apresiasi keterlibatan menteri perempuan dalam posisi kunci dan penting dalam Kabinet Kerja yang diumumkan Minggu (26/10/2014), kemarin.
“Apalagi posisinya juga pada posisi strategis. Dilihat dari latar belakangnya, mereka memiliki kemampuan dan memang perempuan pekerja,” tambah Laila lagi.
Tapi Jokowi tetap diingatkan agar PR pemerintahan ke depan khususnya di bidang HAM adalah konflik agrarian, ketenagakerjaan dan kebebasan beragama.
Dan catatan penting adalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
