Australia, hari Kamis (30/10/2014) mensahkan undang-undang baru untuk mencegah radikalisasi muda-mudi Australia. Undang-undang tersebut juga ditujukan untuk mencegah mereka berangkat ke negara-negara yang tengah dilanda konflik seperti Irak dan Suriah, termasuk bergabung dengan kelompok radikal semacam Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Undang-undang baru tersebut menjawab desakan dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar semua negara mengkriminalisasi warga negaranya yang pergi ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok militan. PBB juga meminta agar pemerintah memejahijaukan mereka yang merekrut dan mendanai warga untuk berangkat ke negara konflik.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott kepada parlemen mengatakan, sedikitnya 70 warga negara Australia berangkat ke Suriah dan Irak untuk berperang bersama kelompok militan. Keberangkatan mereka difasilitasi oleh sekitar 100 warga Australia lainnya. Menurut Abbott, pemerintah telah membatalkan paspor 70 orang tersebut.
"Ini untuk melindungi negara-negara lain yang tidak perlu menerima kedatangan warga Australia yang hendak membuat kekacauan, dan ini untuk melindungi kita, Nyonya Juru Bicara (parlemen), karena warga Australia memiliki hak untuk pulang ke negara ini, dan hal terakhir yang kita inginkan adalah orang-orang di jalanan negeri kita yang telah teradikalisasi dan menjadi brutal lantaran ikut ambil bagian dalam aktivitas terorisme di luar negeri," kata Abbott.
Australia memang tengah berjaga-jaga terhadap kemungkinan serangan dari kelompok Muslim radikal atau dari militan dalam negeri yang baru saja kembali dari bertempur di Timur Tengah.
Kendati demikian, undang-undang tersebut menuai kritik. Undang-undang itu dinilai terlalu mencampuri privasi, serta berpotensi membahayakan profesi jurnalis dan para whistleblower. (Reuters)
