Suara.com - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung meminta Presiden Joko Widodo lebih mempercayai lembaga resmi negara dibandingkan Tim Konsultatif Independen untuk menyelesaikan kemelut KPK dan Polri.
"Saya sampaikan, ini pandangan Pramono, lebih baik mempercayai lembaga negara untuk menyelesaikan masalah," kata Pramono di DPR, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Lembaga negara yang dimaksud Pramono ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR, dan DPD.
Pramono menilai rekomendasi Tim Konsultatif Independen yang dibentuk Presiden Jokowi itu tidak obyektif.
"Kalau kita lihat statement (tim independen) sebelumnya itu sudah berpihak, tidak independen," kata Pramono.
Pramono juga mempertanyakan dasar hukum tim independen dalam memberikan rekomendasi kepada Kepala Negara.
"Saya menanyakan apa yang jadi dasar mereka menyampaikan rekomendasi. Mereka belum punya Keppres, atas dasar apa mereka bekerja? Ini urusan negara bukan urusan perseorangan," kata Pramono.
Sebelumnya, pengamat politik dari lembaga riset Populi Center, Usep S Achyar, menilai partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan Presiden Jokowi berbeda pandangan dan kepentingan. Hal ini terlihat dari proses penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi calon Kapolri.
"Selama ini antara partai dan Jokowi, punya pandangan yang beda. Jokowi sebenarnya tidak menyukai BG karena memang beliau (Jokowi) tahu bahwa BG sedang bermasalah," kata Usep kepada suara.com, Kamis (29/1/2015).
Perbedaan tersebut, kata Usep, ditegaskan lagi oleh pernyataan Ketua Tim Konsultatif Independen Buya Syafii Maarif di Istana Negara Jakarta, Rabu (28/1/2015). Buya mengatakan pengajuan Budi Gunawan sesungguhnya bukan inisiatif Presiden.
"Tanda (perbedaan) itu juga kelihatan dengan Jokowi membentuk Tim Konsultatif Independen. Jokowi ingin membangun kekuatan lain yang merepresentasikan kepentingan rakyat. Menurut saya itu bisa dibaca bahwa Jokowi membangun kekuatan baru di luar kekuatan partai (pendukungnya)," kata Usep.
