Ini Alasan Sebenarnya KPK Serahkan Kasus BG ke Kejaksaan Agung

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata mengaku tak nyaman dengan upaya proses hukum  oleh penyidik Polri yang mengincar para pimpinan KPK nonaktif dan pemangilan penyidik plus karyawan KPK.

Hal itu diakui Plt Pimpinan KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Dengan alasan ketidaknyamanan itulah, menurut Johan Budi, yang membuat KPK akhirnya menyerahkan kasus pengusutan Komjen Polisi Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

"Situasi di KPK akhir-akhir ini sempat tidak nyaman, saya harus bicarakan blak-blakan situasi tidak nyaman itu karena ada panggilan-panggilan yang kemarin bisa dilihat sendiri, karena itu langkah ini (pelimpahan) harus cepat diambil," kata Johan.

Meskipun begitu, menurutnya juga bahwa pelimpahan tersebut bukan juga semata-mata untuk memulihkan kenyamanan saja, tetapi juga karena ada norma hukumnya.

Dia berharap agar dalam peyelesaian proses selanjutnya, pihak yang menerima pelimpahan tersebut tidak keluar dari norma hukum yang ada tersebut.

"Tapi KPK harus firm yang dilakukan sesuai norma-norma hukum bukan keluar dari norma-norma hukum, kesimpulan dilimpahkan perkara ke kejaksaan juga melalui norma-norma hukum," tambahnya.

Untuk mendukung tindakan yang dilakukan oleh KPK tersebut, Deputi Pencegahan tersebut menceritakan kejadian yang persis sama dengan saat ini, meskipun berberda dari segi putusan hakimnya.

Menurutnya, KPK pernah melimpahkan kasus ke Kejaksaan Agung, namun bukan karena adanya hasil putusan Praperadilan.

"Beberapa kali KPK juga melimpahkan perkara ketika perkara yang ditangani KPK bukan dilakukan oleh penyelenggara atau penegak hukum tapi perkaranya memang berbeda, tapi mekanismen ini ada melalui fungsi KPK UU No. 30/2002 yaitu koordinasi dan supervisi, ini tetap berada di norma-norma hukum," tutup Johan.

Di sisi lain, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku kalau proses pelimpahan kasus ke pihaknya tersebut tidak dilakukan secara terburu-buru. Karena menurutnya hal tersebut berfasarkan  putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan final, dimana KPK tidak berwenang lagi menanganinya.

"Kita tidak mengenal kata terburu-buru, kita juga harus menghormati putusan hakim di pengadilan," kata Prasetyo.