Infografis
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) Masinton Pasaribu meminta calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk tegas dalam memutuskan maju melalui jalur partai politik ataupun jalur independen.
Pasalnya Ahok masih belum memutuskan pencalonnnya pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017 mendatang.
"Konsisten saja (Ahok), kalau yakin dengan dukungan satu juta KTP, yakin maju saja independen," ujar Masinton usai menghadiri diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Terkait komunikasi politik dengan partai politik lainnya, kata Masinton, PDIP masih terus melakukan itu termasuk dengan Gerindra. Pihaknya menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam memutuskan siapa calon yang bakal diusung.
"Komunikasi dengan Gerindra sangat baik, bagus dan sedang menyamakan persepsi. Ibu Mega beliau memikirkan konsepsi negara yang lebih besar. Beliau tetap memantau," ucapnya.
Lebih lanjut, Masinton menyebut enam nama bakal calon gubernur yang akan diusung partainya pada Pemilihan Gubernur 2017 mendatang termasuk Budi Waseso.
Kata Masinton, nama-nama tersebut di antaranya dari internal PDI Perjuangan yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Boy Sadikin
Dia menambahkan, dari eksternal partai PDIP juga akan mempertimbangkan Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso dan mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Namun, dalam mekanismenya calon yang akan diusung tersebut terlebih dahulu mendaftar ke bursa penjaringan PDI Perjuangan. Selain itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bisa menggunakan hak prerogatif untuk mengusung bakal calon.
Menurutnya, berbeda dengan kader PDI Perjuangan, salah satunya Tri Rismaharini yang tak perlu mendaftar bursa penjaringan dalam Pilgub 2017 mendatang.
"Risma kader PDI Perjuangan tanpa harus mendaftar juga bisa ditugaskan kapan saja. Buwas, monggo silakan mendaftar dan juga bisa nanti menggunakan prerogatif dari Ketua Umum (PDIP),"imbuhnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu juga mengatakan PDIP masih melakukan pembicaraan dengan PPP , Gerindra, Demokrat dan Golkar.
