Suara.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan dua permasalahan yang harus diprioritaskan menteri Kabinet Kerja untuk jangka pendek.
"Yang pertama adalah pangan, yang berkaitan dengan harga-harga pangan. Yang kedua, pengurangan kesenjangan ekonomi baik antara rakyat kaya-miskin dan juga kesenjangan pembangunan antarwilayah. Itu masalah penting sekali yang harus kita selesaikan," kata Jokowi ketika memimpin sidang paripurna kabinet yang dihadiri seluruh menteri dan kepala lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Jokowi kembali mengingatkan seluruh anggota Kabinet Kerja untuk bekerja cepat dan solid.
"Saya ingin semua menteri dan pimpinan lembaga bekerja lebih cepat lagi, bekerja lebih efektif, dan bekerja dalam tim yang solid. Kompak, saling mendukung antara kementerian dan lembaga, tidak ada lagi yang saling menyalahkan. Kalau ada yang kurang, ini kekurangan kita semuanya karena kita berada dalam satu tim kerja," ujar dia.
Jokowi menegaskan sekarang tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri. Seluruh anggota Kabinet Kerja harus bergotong royong mewujudkan tujuan pemerintahan.
"Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden. Semua kementerian atau lembaga harus satu dalam seluruh kebijakan yang telah kita ambil, baik dalam rapat paripurna maupun dalam rapat-rapat terbatas," tutur dia.
Jokowi tidak ingin lagi terjadi pertentangan antar menteri mengenai kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat. Dalam hal pengambilan kebijakan yang berdampak luas kepada rakyat harus dibicarakan dalam rapat kabinet, baik rapat paripurna maupun rapat terbatas, yang didahului oleh rapat-rapat di kementerian koordinator masing-masing.
"Jangan sampai ada hal-hal yang berkaitan dengan rakyat banyak, langsung dikeluarkan Peraturan Menteri," kata dia.
Dalam sidang paripurna, enam hal yang dibahas Presiden Jokowi bersama anggota Kabinet Kerja. Pertama, mengenai Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jokowi meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk membahasnya dalam forum sidang kabinet.
Kedua, permasalahan pangan. Dia berharap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Kepala Bulog saling berkoordinasi untuk menyelesaikan.
"Sesuai yang kita rapatkan sebelumnya, secara konsisten harga-harga (pangan) itu harus dilihat hari per hari," kata dia.
Terkait tugas reformasi hukum diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang baru, Wiranto. Jokowi menuntut penegakan dan kepastian hukum dapat terlaksana.
"Segera dirumuskan agar secepatnya bisa kita lakukan tindakan di lapangan sehingga penegakan dan kepastian hukum di negara kita menjadi jelas. Saya kira sudah dirintis oleh Pak Luhut Panjaitan mengenai ini, sehingga bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya," ujar dia.
Kemudian, kebijakan pengampunan pajak yang kini menjadi pembicaraan hangat juga dibahas oleh Presiden. Jokowi mengingatkan kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan di lapangan untuk segera dibenahi.
"Saya ingin memberikan peringatan saja pada Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan. Masih banyak komplain mengenai pelayanan di desk-desk yang ada. Ada yang datang, orangnya tidak ada. Ada yang datang di KPP, ada orangnya, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail hal-hal yang ditanyakan. Saya harapkan diperbaiki. Ini harus berhasil, tax amnesty-nya harus berhasil," kata dia.
Jokowi juga menyatakan terus mengamati perkembangan pengejaran kelompok teror di Poso dan penyanderaan para warga negara Indonesia di Filipina.
TERPOPULER
