Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyinggung kemungkinan menempatkan kader PDI Perjuangan di kursi pimpinan DPR. Menurut dia Parlemen seharusnya merepresentasikan aspirasi rakyat pada pemilu tahun 2014. Ketika itu, PDI Perjuangan menjadi partai yang memiliki jumlah pendukung terbanyak dibandingkan partai-partai yang lain.
"Sebagai wacana ya boleh saja dikembangkan ya karena idealnya demokrasi, kan dan DPR sebagai lembaga perwakilan jadi harus mencerminkan representasi dari pilihan dan aspirasi rakyat," kata Hendrawan, Selasa (22/11/2016).
Namun, Hendrawan mengatakan partainya tidak mau memaksakan kehendak karena DPR sudah memiliki ketentuan.
"Kalau ada wacana seperti itu silakan saja, tetapi kami tidak mau di dalam kondisi sekarang memaksakan keinginan. Karena kami menghormati fatsun politik, kami menghormati tata krama politik," tambahnya.
Wacana tersebut muncul di tengah keinginan Partai Golkar untuk menggantikan Ade Komarudin dengan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Rapat pleno DPP Partai memutuskan untuk mengangkat kembali Novanto menjadi ketua DPR setelah harkat dan martabatnya pasca kasus "papa minta saham" dikembalikan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah DPR.
Hendrawan mengakui situasi seperti itu bisa memunculkan wacana penempatan kader PDI Perjuangan ke kursi pimpinan dewan. Namun, kata dia, tetap harus berdasarkan kesepakatan bersama.
"Oh iya pasti dong (berpeluang), tetapi tetap harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan catatan di dalam hati kita masing-masing bahwa kita mempunyai keinginan untuk membangun kredibilitas DPR bersama-sama," kata dia.
Mengenai rencana Golkar mengganti Ade Komarudin, kata Hendrawan, merupakan urusan Golkar. PDI Perjuangan tidak turut campur.
"Yang menjadi konsen PDI Perjuangan adalah bagaimana membangun DPR yang kredibel, bagaimana melihat DPR terus menerus sebagai lembaga mampu merealisasi nilai-nilai pancasila, nilai konstitusi, bukan justru menjadi lembaga yang genit, atau lebay," kata dia.
"Karena itu, kami mendukung selalu penguatan-penguatan kepemimpinan DPR agar lembaga ini menjadi penjaga salah satu marwah pancasila dan konstitusi," anggota Komisi XI DPR menambahkan.
