Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyoroti perjalanan demokrasi Indonesia. Menurut dia konstitusi yang dipakai sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini terlalu liberalistik hingga berjalan tidak terkontrol.
"Kalau butuh perubahan dan amandemen UUD, kita kembali ke UUD 45 yang murni dan konsekuen. (Dan) Piagam Jakarta, yakni kewajiban umat Islam untuk menjalankan ajarannya," kata Muhaimin dalam acara Halaqah Ulama Rakyat dengan tema Tabayyun Konstitusi di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta Pusat. Senin (28/11/2016).
Muhaimin mengatakan berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini, termasuk yang menimpa Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama, tidak terlepas dari sistem yang sedang berlangsung.
"Peristiwa demi peristiwa terjadi. Hampir saja kekuatan besar terjadi di Jakarta. Alhamdulillah sudah ada pelajaran. Gubernur Ahok salah ngomong, itu jadi pelajaran. Apalagi menyakiti hati umat Islam," ujar Muhaimin.
Muhaimin mengajak para ulama untuk merumuskan posisi yang tepat untuk para santri.
"Nanti akan kita bahas di mana posisi pesantren kita, jemaah kita," ujar Muhaimin.
Muhaimin menambahkan jika para ulama yang ikut halaqah menyepakati amandemen, PKB akan mengawal kesepakatan tersebut melalui jalur politik.
"Kalau memang harus diamandemen ya amandemen, kita pengaruhi Presiden, kita pengaruhi fraksi lain," ujar Muhaimin.
"Kalau nggak kuat pengaruhi, PKB punya 47 kursi. Kalau bisa kita 100 kursi supaya bisa menentukan," Muhaimin menambahkan.
Muhaimin menyadari kekuatan partainya tidak begitu besar dibandingkan yang dimiliki partai pengusung Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan.
"Saya bilang ke Hanif (Menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri) sekarang dalam koalisi pemerintah nomor dua. Usulan kita ke Presiden tidak seefektif PDI Perjuangan. PDI Perjuangan langsung dilaksanakan, kalau PKB dicatat dulu baru dilaksanakan," kata Muhaimin.
