REGIONAL:
Semenjak pengacara Gerakan Pengawal Fatwa MUI yang juga Ketua Gerakan Kemenangan Jakarta Kapitra Ampera mengumumkan Program Tamasya Al Maidah, Rabu (15/3/2017), sudah 800 ribu umat Islam dari berbagai daerah mendaftar lewat aplikasi online. Program ini dinamai tamasya karena mengajak umat dari daerah-daerah untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara agar dapat mengawasi proses pilkada Jakarta putaran kedua yang akan diselenggarakan 19 April 2017.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono terkesan heran karena petugas pengawas TPS sudah ada yaitu kelompok penyelenggaraan pemungutan suara.
"Pencoblosan sudah ada pengamanannya dan pengawasnya dan ada panitia KPPS," kata Argo, Kamis (16/3/2017).
Tapi, Argo tetap menganggap serius munculnya aksi tersebut. Polisi akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.
"Antisipasinya kami koordinasi dengan KPU DKI untuk sosialisasi," kata dia.
Argo mengatakan polisi dan TNI juga terlibat mengamankan TPS agar berlangsung aman dan lancar.
"Masyarakat tinggal nyoblos sesuai hati nurani, nggak perlu mengerahkan massa (ke TPS)," katanya.
Kapitra mengatakan respon masyarakat terhadap aksi tersebut sangat tinggi.
"Orang berlomba untuk datang untuk mengambil peran. Ini soal Islam, untuk menjaga keseimbangan. Adil itu kan keseimbangan. Selama ini umat merasa tidak seimbang. Jadi, kita tuntut keseimbangan, keadilan, agar pilkada damai, berkualitas, transparan, untuk menjaga kedamaian Jakarta," katanya.
Menanggapi gerakan penolakan aksi 19 April, Kapitra menganggap mereka tidak setuju pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan adil.
"Kalau tidak ada yang tidak setuju, berarti tidak suka Jakarta damai, aman dalam pilkada yang akan datang," kata Kapitra.
Kapitra mengatakan gerakannya untuk mencegah penggunaan cara-cara tidak terpuji untuk memenangkan pilkada.
"Tidak boleh dengan kekuatan apapun untuk pilih salah satu pasangan calon, apakah itu intimidasi, apakah itu pakai uang, pengaruh jabatan, kekuatan fisik. Ini belajar dari pilkada putaran pertama lalu," katanya.
Kapitra menegaskan gerakannya bertujuan untuk mendukung pilkada, bukan sebaliknya.
"Kalau ada yang menolak, ini berarti orang tidak cinta damai. Tidak cinta pilkada berkualitas, yaitu yang fair, yang jujur adil dan transparan," kata dia.
Umat Islam yang nanti terlibat untuk mengawasi semua TPS di Jakarta, kata Kapitra, akan berperan sebagai wasit agar semua potensi kecurangan tidak terjadi.
"Pilihlah sesuai hati nurani, tidak boleh ada tekanan apapun. Tujuan kami untuk damai," kata dia.
Kapitra meyakini aksi tersebut tidak akan menimbulkan gesekan. Belajar dari aksi 2 Desember, yang berlangsung damai.
Kapitra menegaskan aksi ini netral dan tidak ada maksud untuk mengarahkan dukungan ke salah satu calon.
"Aksi kami untuk membuat kelancaran pilkada. Apalagi yang akan datang kan dari luar Jakarta (tidak punya hak pilih di pilkada DKI), kenapa khawatir," kata dia.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono terkesan heran karena petugas pengawas TPS sudah ada yaitu kelompok penyelenggaraan pemungutan suara.
"Pencoblosan sudah ada pengamanannya dan pengawasnya dan ada panitia KPPS," kata Argo, Kamis (16/3/2017).
Tapi, Argo tetap menganggap serius munculnya aksi tersebut. Polisi akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.
"Antisipasinya kami koordinasi dengan KPU DKI untuk sosialisasi," kata dia.
Argo mengatakan polisi dan TNI juga terlibat mengamankan TPS agar berlangsung aman dan lancar.
"Masyarakat tinggal nyoblos sesuai hati nurani, nggak perlu mengerahkan massa (ke TPS)," katanya.
Kapitra mengatakan respon masyarakat terhadap aksi tersebut sangat tinggi.
"Orang berlomba untuk datang untuk mengambil peran. Ini soal Islam, untuk menjaga keseimbangan. Adil itu kan keseimbangan. Selama ini umat merasa tidak seimbang. Jadi, kita tuntut keseimbangan, keadilan, agar pilkada damai, berkualitas, transparan, untuk menjaga kedamaian Jakarta," katanya.
Menanggapi gerakan penolakan aksi 19 April, Kapitra menganggap mereka tidak setuju pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan adil.
"Kalau tidak ada yang tidak setuju, berarti tidak suka Jakarta damai, aman dalam pilkada yang akan datang," kata Kapitra.
Kapitra mengatakan gerakannya untuk mencegah penggunaan cara-cara tidak terpuji untuk memenangkan pilkada.
"Tidak boleh dengan kekuatan apapun untuk pilih salah satu pasangan calon, apakah itu intimidasi, apakah itu pakai uang, pengaruh jabatan, kekuatan fisik. Ini belajar dari pilkada putaran pertama lalu," katanya.
Kapitra menegaskan gerakannya bertujuan untuk mendukung pilkada, bukan sebaliknya.
"Kalau ada yang menolak, ini berarti orang tidak cinta damai. Tidak cinta pilkada berkualitas, yaitu yang fair, yang jujur adil dan transparan," kata dia.
Umat Islam yang nanti terlibat untuk mengawasi semua TPS di Jakarta, kata Kapitra, akan berperan sebagai wasit agar semua potensi kecurangan tidak terjadi.
"Pilihlah sesuai hati nurani, tidak boleh ada tekanan apapun. Tujuan kami untuk damai," kata dia.
Kapitra meyakini aksi tersebut tidak akan menimbulkan gesekan. Belajar dari aksi 2 Desember, yang berlangsung damai.
Kapitra menegaskan aksi ini netral dan tidak ada maksud untuk mengarahkan dukungan ke salah satu calon.
"Aksi kami untuk membuat kelancaran pilkada. Apalagi yang akan datang kan dari luar Jakarta (tidak punya hak pilih di pilkada DKI), kenapa khawatir," kata dia.
TERPOPULER