Surat Suara yang Rusak Diperlakukan Seperti Ini Oleh Sumarno

Selasa, 18 April 2017 | 19:38 WIB
Surat Suara yang Rusak Diperlakukan Seperti Ini Oleh Sumarno
Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta di Kantor Kecamatan Jagakarsa, Jakarta, Kamis (16/2).

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta memusnahkan 6.943 surat suara yang rusak maupun sisa di halaman kantor KPUD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Pemusnahan surat suara yang tak terpakai dipimpin Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno disaksikan para saksi dari kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, badan pengawas pemilu Jakarta, dan aparat kepolisian.

Surat suara yang sudah tak terpakai tersebut dimasukkan ke dalam tong besar sebelum dibakar.

"Seperti kami tahu bahwa pada saat KPU menerima surat suara dari percetakan itu dilakukan sortir. Surat suara yang baik dan surat suara yang rusak, surat suara yang rusak itu juga dikumpulkan, begitu juga surat suara yang berlebih," kata Sumarno.

Surat suara tersebut berasal dari Jakarta Timur sebanyak 790 surat, Jakarta Barat sebanyak 1,183 surat, Jakarta Selatan sebanyak 3,683 surat, Jakarta Utara sebanyak 1,144 surat, Jakarta Pusat sebanyak 66 surat, Kepulauan Seribu sebanyak 77 surat.

"Semua kerusakan surat suara bervariasi. Ada yang potongannya tidak simetris, ada juga yang sobek. Ada juga surat suara yang bagus tapi melebihi dari jumlah yang ditentukan," ujar Sumarno.

Komisioner KPUD Betty Idroos menambahkan untuk perhitungan surat suara pada putaran kedua nanti sama seperti pada putaran pertama.

"Itu masih seperti biasa berjenjang dulu, direkap di tingkat kecamatan selama lima hari. Baru nanti direkap ke tingkat kabupaten atau kota, baru kemudian di tingkatan provinsi," kata Betty.

Betty mempersilakan lembaga survei menyelenggarakan quick count atau hitung cepat. Dia berharap prosesnya tetap mengedepankan kaidah.

"Ya, kalau lembaga survei tentu bekerja seharusnya secara akademis terukur apa yang ingin dilakukan. Seperti, margin errornya berapa, metodenya seperti apa, sumber datanya dari mana, bagaimana cara memperoleh data," ujar Betty.

Jika ada masyarakat yang menemukan lembaga survei melanggar kode etik, dipersilakan lapor ke KPUD.

"Ya, pastinya lembaga survei tidak akan sembarangan kalau bicara tentang itu. Jadi, tergantung saja bagaimana cara mereka mendapatkan data, sumber datanya seperti apa, lalu bagaimana cara mereka mengolah data. Metodologi tentu itu sudah diatur sendiri," kata Betty.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Cek Seberapa Sehat Jam Tidurmu Selama Bulan Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika Kelas 6 SD Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kamu Paling Cocok Jadi Takjil Apa saat Buka Puasa?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis: Jajal Seberapa Jawamu Lewat Tebak Kosakata Jatuh
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tebak Jokes Bapak-bapak, Cek Seberapa Lucu Kamu?
Ikuti Kuisnya ➔
×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI