Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016. Pada hari ini KPK memeriksa dua orang Pejabat Kemendes PDTT, yakni Taufik Madjid, Pelaksana Tugas Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dan Mukhlis sebagau Sekretaris PPMD.
"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUG (Sugito, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (15/6/2017).
Sejumlah saksi sudah diperiksa dalam kasus ini, baik itu dari pihak Kemendes PDTT maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka diperiksa untuk menggali informasi tentang siapa pihak yang berwenang dari Kemendes PDTT dalam mengurus status laporan keuangan dengan pihak BPK.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rochmadi Saptogiri, Ali Sadli, Sugito , dan Jarot Budi Prabowo. Sugito dan Jarot diduga sebagai penyuap. Diduga keduanya menyuap Ali dan Rohmadi dengan uang senilai Rp240 juta. Uang tersebut bertujuan untuk memuluskan pemberian opini WTP terhadap laporan keuangan Kemendes tahun ajaran 2016. Dari perjanjian Rp240 juta tersebut, Rp200 juta sudah diserahkan pada awal Mei 2017, sementara Rp40 juta lainnya disita oleh KPK karena didapat saat operasi tangkap tangan.
Sebagai pemberi suap, Sugito dan Jarot disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nokor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Dan sebagai penerima, Ali dan Rohmadi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nokor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
