Kontroversi Remisi Gayus Tambunan, Ini Tanggapan Wapres

Rizki Nurmansyah, Bagus Santosa

Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:48 WIB
Kontroversi Remisi Gayus Tambunan, Ini Tanggapan Wapres
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi kontroversi pemberian remisi terhadap terpidana korupsi Gayus Tambunan. Menurut JK, pemberian remisi merupakan hak Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Di samping itu, kata JK, kelakuan baik Gayus selama di rumah tahanan jadi dasar pemberian remisi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-72 kemarin, Kamis (17/8/2017).

"Ya itu kan hak Menkumham untuk memberikan atas kelakuan baik. Yang diberikan itu dasarnya bukan masalah dia punya perkara. Dasarnya selama di penjara dia berkelakuan baik," kata mantan ketua umum Partai Golkar di DPR, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Selain Gayus, terpidana kasus korupsi lainnya yang juga mendapat remisi pada HUT Kemerdekaan RI Ke-72 adalah Muhammad Nazaruddin.

Jika Gayus mendapat remisi enam bulan, sementara Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, mendapat potongan tahanan selama lima bulan.

"Nazaruddin ini lima bulan, kalau Gayus enam bulan," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Makmun di Gedung Kemenkumham, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2017).

Remisi ini merupakan kali kedua diterima kedua terpidana pada momen yang sama setelah tahun 2016 lalu, dengan potongan masa penahanan yang sama.

Gayus Tambunan sendiri harus mendekam di balik jeruji penjara selama 29 tahun. Total hukuman ini lantaran empat kasus yang menjerat mantan pegawai Dirjen Pajak itu, tiga diantaranya terkait korupsi.

Rinciannya adalah Kasus pemalsuan paspor dihukum 3 tahun penjara, kasus penggelapan pajak I dihukum 12 tahun penjara, kasus penggelapan pajak II dihukum 8 tahun penjara, dan kasus pencucian uang dihukum 6 tahun penjara.

baca juga

Foto: Terpidana kasus korupsi yang juga mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. [Suara.com/Oke Atmaja]

Sementara, Muhammad Nazaruddin total harus menjalani hukuman penjara selama 13 tahun. Hukuman itu merupakan akumulasi dari dua kasus.

Pertama terkait korupsi Wisma Atlet dimana hukumannya diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi tujuh tahun.

Sedangkan yang kedua, terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 15 Juni 2016 menjatuhkan vonis penjara enam tahun kepada Nazaruddin atas kasus gratifikasi dan pencucian uang ini.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Serahkan ke Prabowo, Golkar Minta Pengganti Gibran Tak Berpotensi Bermasalah Lagi

Serahkan ke Prabowo, Golkar Minta Pengganti Gibran Tak Berpotensi Bermasalah Lagi

News | Sabtu, 14 November 2026 | 11:49 WIB

AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Calon Wapres

AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama Calon Wapres

Video | Jum'at, 13 November 2026 | 17:00 WIB

DPP AMPI Tegaskan Soliditas, Tegak Lurus Dukung Kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Partai Golkar

DPP AMPI Tegaskan Soliditas, Tegak Lurus Dukung Kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Partai Golkar

Bisnis | Sabtu, 07 November 2026 | 22:07 WIB

Pemilu AS Jadi Bursa Judi, Putaran Uang Tembus Rp26,8 Triliun

Pemilu AS Jadi Bursa Judi, Putaran Uang Tembus Rp26,8 Triliun

Bisnis | Rabu, 04 November 2026 | 16:07 WIB

Terinspirasi Perjalanan Hidup Bahlil, Golkar Gelar Lomba Film Pendek Berhadiah Rp200 Juta

Terinspirasi Perjalanan Hidup Bahlil, Golkar Gelar Lomba Film Pendek Berhadiah Rp200 Juta

News | Senin, 26 Oktober 2026 | 21:31 WIB

Mulut Kotor Donald Trump Serang Rival Demokrat di Pilpres Senat AS

Mulut Kotor Donald Trump Serang Rival Demokrat di Pilpres Senat AS

News | Jum'at, 23 Oktober 2026 | 17:59 WIB

HUT ke-62 Golkar Digelar Sederhana, Bahlil Larang Acara di Hotel

HUT ke-62 Golkar Digelar Sederhana, Bahlil Larang Acara di Hotel

News | Senin, 19 Oktober 2026 | 21:58 WIB

Golkar Konsisten Dukung Prabowo-Gibran, Wihaji: Tanpa Mengurangi Sikap Kritis

Golkar Konsisten Dukung Prabowo-Gibran, Wihaji: Tanpa Mengurangi Sikap Kritis

News | Senin, 19 Oktober 2026 | 21:50 WIB

Menakar Orasi SBY Soal Negarawan: Sindiran Politik untuk Elite atau Pesan Kebangsaan Menuju 2029?

Menakar Orasi SBY Soal Negarawan: Sindiran Politik untuk Elite atau Pesan Kebangsaan Menuju 2029?

News | Minggu, 18 Oktober 2026 | 21:53 WIB

DJP: Sistem Pajak Tak Bertentangan dengan Prinsip Syariah

DJP: Sistem Pajak Tak Bertentangan dengan Prinsip Syariah

Bisnis | Kamis, 15 Oktober 2026 | 14:47 WIB

Terkini

Tepis Isu Ide Hashim, Menhut Tegaskan Rencana Translokasi Badak Jawa Sudah Dikaji Sejak 1980-an

Tepis Isu Ide Hashim, Menhut Tegaskan Rencana Translokasi Badak Jawa Sudah Dikaji Sejak 1980-an

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:45 WIB

Kulit Sering Gatal? Ini 3 Rekomendasi Sabun Mandi Batangan Ampuh di Bawah Rp50 Ribu

Kulit Sering Gatal? Ini 3 Rekomendasi Sabun Mandi Batangan Ampuh di Bawah Rp50 Ribu

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 18:45 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Poin Krusial: Koruptor Kabur, Judol hingga Harta Kripto

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Poin Krusial: Koruptor Kabur, Judol hingga Harta Kripto

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:40 WIB

Perbedaan Smartwatch Tahan Air 5 ATM vs 10 ATM vs Sertifikasi Diving

Perbedaan Smartwatch Tahan Air 5 ATM vs 10 ATM vs Sertifikasi Diving

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 18:35 WIB

Pakai Nama 'Abdul Kareem' dan Paspor Asing, Buron Riza Chalid Diduga Masih Garap Bisnis Minyak di RI

Pakai Nama 'Abdul Kareem' dan Paspor Asing, Buron Riza Chalid Diduga Masih Garap Bisnis Minyak di RI

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:30 WIB

Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim Tanpa Aplikasi, Bisa Lewat Fitur Ini

Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim Tanpa Aplikasi, Bisa Lewat Fitur Ini

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 18:30 WIB

Ledakan PPSDM Migas Cepu, Polisi Duga Gas Terperangkap Jadi Pemicu

Ledakan PPSDM Migas Cepu, Polisi Duga Gas Terperangkap Jadi Pemicu

Jawa Tengah | Kamis, 19 November 2026 | 18:29 WIB

Isu Militerisasi Daerah, 514 Yonif Teritorial Pembangunan Dibentuk di Daerah

Isu Militerisasi Daerah, 514 Yonif Teritorial Pembangunan Dibentuk di Daerah

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:29 WIB

Ramai Dukungan Dasco Jadi Wapres, Kali Ini dari Eks Kepala BKPM: Loyalitasnya Teruji

Ramai Dukungan Dasco Jadi Wapres, Kali Ini dari Eks Kepala BKPM: Loyalitasnya Teruji

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:28 WIB

Haris Rusly Moti Sebut Ada Misi Tersembunyi di Balik Daur Ulang Fitnah Terhadap Dasco

Haris Rusly Moti Sebut Ada Misi Tersembunyi di Balik Daur Ulang Fitnah Terhadap Dasco

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:27 WIB

×