Suara.com - “Keluarga” menjadi status penting dalam struktur kekuasaan politik ekonomi di Indonesia. Sebab, tak jarang orang yang mengampu diri sebagai “kerabat gubernur”, “keponakan menteri”, bahkan “saudara presiden” demi mendapatkan keuntungan.
Namun, justru itu tak berlaku bagi Gibran yang notabene anak presiden dan sebelumnya juga pernah menyandang status sebagai “anak wali kota” dan “anak gubernur”. Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo—Jokowi.
“Gibran tak pernah mau terlibat dalam proyek-proyek pemerintah,” tutur Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, yang punya kisah mengenai hal tersebut.
Luhut dalam acara Pertemuan Diaspora Indonesia ke-4 (IDN-4 Global Summit) di Jakarta, Senin (21/8/2017), menuturkan pernah menawari proyek kerjasama kepada Gibran.
Pada bulan Ramadhan lalu, Luhut yang hadir dalam acara buka puasa dengan presiden, mengakui sempat bertemu Gibran dan menawarinya membantu suplai makanan katering untuk proyek-proyek penambangan dan pengolahan minyak lepas pantai.
"Oh tidak makasih Om, saya tidak mau berbisnis dengan pemerintah," ujar Luhut menirukan ucapan Gibran.
Alih-alih tertarik dengan tawaran Luhut, Gibran justru menceritakan bisnis kulinernya yang semakin berkembang. Termasuk Martabak Kota Barat (Markobar) yang telah memiliki 21 gerai di 13 kota besar Tanah Air.
Bahkan, Presiden Jokowi pernah menceritakan kepada Luhut bahwa Gibran sudah menolak tawaran-tawaran katering untuk acara pemerintah, sejak dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Pengakuan tersebut, menurut Luhut, menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan keluarganya terbiasa hidup jujur, bersih, dan sederhana.
Saat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM selama dua bulan, Luhut juga mengatakan tidak melihat sedikit pun keterlibatan Presiden Jokowi ataupun keluarganya dalam proyek-proyek energi dan sumber daya mineral.
"Jadi kita mau cari manusia seperti apa lagi? Presiden kita ini sudah berani, tegas, dan mau mendengar terhadap berbagai masukan. Dia juga berani memutuskan sesuatu dan bertanggung jawab atas keputusannya," ujar Luhut.
Prinsip transparansi, profesionalitas, dan kerja keras itulah yang menurut Luhut membawa perubahan bagi Indonesia semenjak pemerintahan Jokowi.
“Bukan hanya pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Tanah Air dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat hingga lebih dari 5 persen, tetapi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga semakin bertambah,” tuturnya.
TERPOPULER
