Petisi: Cabut Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi!

Pebriansyah Ariefana | Suara.com

Minggu, 03 September 2017 | 01:21 WIB
Petisi: Cabut Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi!
Massa aksi pro-Rohingya membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan kantor Kedubes Myanmar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Sabtu (2/9/2017) petisi online untuk mendesak pencabutan nobel perdamaian pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mulai bergulir. Petisi ini dibuat oleh aktivis AntiKorupsi Indonesia, Emerson Yuntho.

Sampai Sabtu malam, petisi itu sudah ditandatangani oleh 243.318 pendukung. Petisi itu akan diberikan kepada The Norwegian Nobel Committee 2016. Mereka yang akan dikirimkan adalah Chair of the Nobel Committee Kaci Kullman Five, Deputy Chair of the Nobel Committee Berit Reiss-Andersen, Member of the Nobel Committee Inger-Marie Ytterhorn, Member of the Nobel Committee Henrik Syse, Member of the Nobel Committee Thorbjørn Jagland dan Member of the Nobel Committee Olav Njolstad.

"Suu Kyi sebagai peraih Nobel Perdamaian seakan tuli dan tidak melakukan upaya untuk melindungi warga negaranya," kata Emerson dalam petisi itu.

Berikut isi petisi online yang diunggah ke situs petisi change.org:

Dalam beberapa waktu terakhir, dikabarkan bahwa militer Myanmar di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi melakukan pembantaian besar-besaran kepada warga Muslim Rohingya di wilayah Rakhine, Myanmar. Menurut laporan yang ada, warga Muslim Rohingya dikabarkan dibunuh dan disiksa secara fisik. Perempuan dan anak-anak juga merupakan korban dari pembantaian tersebut. Data dari European Rohingya Council (ERC) menyebutkan bahwa 3.000 Muslim Rohingya terbunuh selama tiga hari, pada tanggal 25-27 Agustus lalu. Desa tempat mereka tinggal pun dibakar. Militer pemerintahan berdalih bahwa ini merupakan upaya memberantas terorisme.

Hingga detik ini, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi tidak melakukan upaya apapun untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negerinya itu. Akibatnya, kini banyak warga Muslim Rohingya yang mengungsi dan terdampar di perbatasan Bangladesh. Organisasi Migrasi Internasional (IOM) melaporkan sedikitnya 18.445 Muslim Rohingya yang mengungsi (bbc.com).

Namun, Suu Kyi sebagai peraih Nobel Perdamaian seakan tuli dan tidak melakukan upaya untuk melindungi warga negaranya.

Bahkan, pada tahun 2013 lalu, Suu Kyi pernah mengeluarkan statement yang terkesan bernada anti Islam. “Tak ada yang memberi tahu bahwa saya akan diwawancarai oleh seorang muslim.”

Begitulah pernyataan Suu Kyi usai diwawancara presenter acara BBC Today, Mishal Husain pada tahun 2013. Kekesalan Suu Kyi disebabkan pertanyaan yang diajukan Husain mengenai penderitaan yang dialami oleh umat muslim di Myanmar.

Suu Kyi juga diminta mengecam mereka yang antimuslim dan melakukan berbagai tindak kekerasan sehingga umat muslim suku Rohingya terpaksa meninggalkan Myanmar. (Dikutip dari Buku Biografi berjudul “The Lady and The Generals – Aung San Suu Kyi and Burma’s Strunggle for Freedom” yang ditulis oleh Peter Popham, jurnalis The Independent).

Banyak orang yang terkejut bahwa kata-kata itu keluar dari mulut Suu Kyi, seorang pejuang demokrasi dari Myanmar dan peraih Nobel Perdamaian tahun 2012. Pernyataan Suu Kyi yang bernada rasis barangkali hanya satu kalimat namun maknanya sangat mendalam bagi setiap orang yang mencintai perdamaian.

Tidak sedikit orang di sejumlah negara – termasuk Indonesia - yang kagum terhadap sosok Suu Kyi yang selama ini dikenal sebagai figur penyabar, berjuang dalam damai dan hingga akhirnya dapat merebut kekuasaan di Myanmar.

Namun pernyataan Suu Kyi mempermasalahkan seorang jurnalis Muslim pada akhirnya membuat banyak orang kecewa dan marah. Hal ini juga membuka kembali pertanyaan dunia internasional tentang sikap Suu Kyi terhadap kaum minoritas Muslim di Myanmar.

Suu Kyi dinilai tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yng dialami oleh etnis minoritas muslim Rohingya. Selama tiga tahun terakhir lebih dari 140 ribu etnis muslim Rohingya hidup sengsara di kamp pengungsi di Myanmar dan di berbagai negara. Kini pembantaian secara besar-besaran yang dilakukan militer Myanmar terjadi.
Apa yang salah dari seorang Muslim, Suu Kyi? Bukankah Demokrasi dan Hak Asasi Manusia mengajarkan untuk menghormati setiap perbedaan keyakinan dan menjunjung tinggi persaudaraan. Apapun agamanya, harusnya Suu Kyi dan kita semua harus tetap saling menghormati setiap orang dan tidak bertindak diskriminatif sebagai sesama manusia.

Sebagai pejuang demokrasi maka pernyataan bersifat rasis sungguh tidak pantas diucapkan karena merusak nilai-nilai demokrasi yang menghargai perbedaan keyakinan dan perbedaan. Sebagai peraih perdamaian pernyataan rasis atau pembiaran terhadap kekerasan atau pembantantaian entnis Rohingya justru membuat perdamaian menjadi semu, memunculkan sikap saling curiga bahkan konflik.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Soal Rohingya, SBY Singgung Status Tokoh Perdamaian Suu Kyi

Soal Rohingya, SBY Singgung Status Tokoh Perdamaian Suu Kyi

News | Sabtu, 02 September 2017 | 23:03 WIB

MUI Minta Myanmar Hentikan Kekerasan ke Rohingya

MUI Minta Myanmar Hentikan Kekerasan ke Rohingya

News | Sabtu, 02 September 2017 | 22:01 WIB

Menag: Muslim Rohingya Harus Diberikan Perlindungan

Menag: Muslim Rohingya Harus Diberikan Perlindungan

News | Sabtu, 02 September 2017 | 21:07 WIB

YLBHI: Persekusi terhadap Rohingya Harus Dihentikan

YLBHI: Persekusi terhadap Rohingya Harus Dihentikan

News | Sabtu, 02 September 2017 | 20:46 WIB

Konflik Rohingya Semakin Memburuk Lantaran Foto dan Berita Hoaks

Konflik Rohingya Semakin Memburuk Lantaran Foto dan Berita Hoaks

News | Sabtu, 02 September 2017 | 20:22 WIB

Berburu Rohingya, Kebencian Agama atau Perampasan Lahan?

Berburu Rohingya, Kebencian Agama atau Perampasan Lahan?

News | Sabtu, 02 September 2017 | 19:46 WIB

Setara: Indonesia Harus Pelopori Invervensi Kemanusiaan Rohingya

Setara: Indonesia Harus Pelopori Invervensi Kemanusiaan Rohingya

News | Sabtu, 02 September 2017 | 18:31 WIB

Pengkhianatan Aung San Suu Kyi terhadap Nobel Perdamaian

Pengkhianatan Aung San Suu Kyi terhadap Nobel Perdamaian

News | Sabtu, 02 September 2017 | 17:16 WIB

PDIP Desak Pemerintah Segera Beri Bantuan Kemanusiaan Rohingya

PDIP Desak Pemerintah Segera Beri Bantuan Kemanusiaan Rohingya

News | Sabtu, 02 September 2017 | 16:52 WIB

Terkini

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:07 WIB

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:06 WIB

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan

News | Rabu, 15 April 2026 | 18:03 WIB

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:50 WIB

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:47 WIB

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:37 WIB

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:29 WIB

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:17 WIB

RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap

RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap

News | Rabu, 15 April 2026 | 17:07 WIB