Suara.com - Buruh yang tergabung dalam 11 federasi memperingati International World Day for Decent Work di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Anggota Majelis Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Dadang Sudrajat menyebutkan tiga isu yang diangkat dalam aksi kali ini yaitu upah yang sesuai, kehidupan yang layak, dan sistem jaminan sosial yang baik.
"Jadinya inti dari tuntutan dari pekerja layak itu adalah pertama hentikan upah murah, wujudkan hidup layak dengan memperbaiki sistem jaminan sosial, yang ketiga yaitu ratifikasi konvensi ILO 176 dengan 183," kata dia.
"Pemerintah harus melakukan ratifikasi 176 dan 183 tentang ratifikasi ILO. Pilih hidup layak, hidup sehat, dan kerja layak," kata Ketua Pimpinan Unit Kerja PT. Air Liquide Indonesia Diding Sudrajat.
Sistem jaringan sosial tenaga kerja di negeri ini dinilai jauh berbeda dengan Vietnam.
"Indonesia lebih rendah dari Vietnam, kita Indonesia ketinggalan jauh sistem jaringan sosial tenaga kerjanya," kata dia.
Beberapa perwakilan buruh, saat ini, masuk ke gedung DPR untuk bertemu anggota Komisi IX.
"Kami meminta pemerintah untuk segera menghapus sistem kerja kontrak outsourching serta bentuk-bentuk ketegasan lainnya. Menghapus politik dan kebijakan upah murah, pemerintah Indonesia segera meratifikasi konvensi ILO nomor 183 tentang perlindungan maternitas, konvensi ILO nomor 176 tentang kesehatan dan keselamatan kerja di tambah, dan yang terakhir pemerintah harus memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terpadu ditambah sesuai dengan mengedepankan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia," katanya.
Jaminan sosial yang tidak memadai merupakan mimpi buruk yang sedang di hadapi saat ini oleh para pekerja, dengan sistem pekerja yang rentan. Sudah saatnya pemerintah indonesia memberikan penghidupan yang layak.
"Ini kampanye buruh internasional, Indonesia harus konsen dengan kehidupan buruh yang baik, sehat dan layak," katanya. [Handita Fajaresta/Melly Manalu]
