Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengakui legawa, setelah Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali vonis kasus penodaan agama yang diajukan oleh terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok adalah “jago” PDIP dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Keputusan Hakim Agung terkait PK Pak Ahok itu harus dihormati. Apapun juga itu sebagai sebuah fakta hukum yang harus dijalani. Kan kita hidup di negara yang beradab," kata Politikus PDIP Arteria Dahlan di DPR, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Namun, Arteria mengklaim masih ada kejanggalan atas putusan penolakan PK Ahok. Dia beraharap, ke depan, para hakim mengedepankan objektifitas dalam memutus perkara.
"Apa iya Pak Ahok menista agama? Apa iya perbuatan yang disangkakan itu memang betul-betul memenuhi unsur kesengajaan? Memenuhi yang namanya mens rea (unsur mental atau pikiran bersalah yang ada pada kriminal), mempengaruhi umat? " tutur Arteria.
Arteria mengatakan, setelah diputus bersalah oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ahok selama ini patuh terhadap hukum dan taat menjalani masa hukumannya.
Adapun upaya PK yang diajukannya, tidak lain hanya untuk memastikan keadilan terhadap dirinya.
"PK itu untuk memastikan kembali bagaimana negara ini harus hadir, bagaiamana Pak Ahok ini sebagai pencari keadilan mendapatkan keadilan yang sejati," ujar Arteria.
Sekali pun Ahok menerima keputusan dari pengadilan terhadap dirinya, karena menjadi tuntutan dari masyarakat agar ia dihukum, ia juga mesti diberikan keleluasaan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah.
"Karena Pak Ahok latar belakangnya kan sekolah di Muhammadiyah, yang memahami betul kultur Islam, yang memahami betul bagaimana umat ini melakukan peradaban, berinteraksi dan lainnya," kata Arteria.
"Tapi apa pun itu, PDIP menghormati putusan MA, walapun sejatinya Pak Ahok, bukan tidak mau dihukum, tapi dia secara pribadi menyatakan dan ingin dapat keadilan, bahwa dia tak bersalah dan tidak menista agama," tandasnya.
TERPOPULER
