Perludem: Hoax Membuat Pemilu Tidak Legitimate

Rizki Nurmansyah, Yosea Arga Pramudita

Sabtu, 22 September 2018 | 15:02 WIB
Perludem: Hoax Membuat Pemilu Tidak Legitimate
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018). [Suara.com/Yosea Arga Pramudita]

Suara.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menekankan pada kedua pasangan calon di Pilpres 2019 untuk menyebarkan informasi yang jujur selama proses kampanye. Ini untuk menangkal berita hoax yang kian marak.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan bahwa berita bohong atau hoax akan merusak kedaulatan rakyat dalam proses pesta demokrasi di tahun 2019.

Titi juga mengimbau kepada para pasangan calon untuk berkompetisi secara kompetitif dan jujur. Hal tersebut sangat dibutuhkan guna menangkal keberadaan buzzer yang merebak di media sosial.

"Mereka punya pengaruh yang besar kepada para pengguna medsos. Mestinya hal-hal yang mereka sampaikan di media sosial adalah hal-hal yang positif karena mereka memiliki banyak pengikut," kata Titi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9/2018).

Dengan keberadaan pengikut yang banyak, Titi mengatakan, para pasangan calon harus membawa narasi yang positif, bukan malah menyebarkan informasi bohong atau ujaran kebencian.

"Berita bohong atau kampanye fitnah sangat menganggu esensi kita dalam menjalani kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu diwujudkan kalau mereka bisa bebas memilih," jelasnya.

Lebih jauh, Titi berpendapat jika berita hoax akan merusak asas kejujuran dan keadilan ketika proses pemilihan capres dan cawapres.

Hal tersebut juga dapat melumpuhkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

"Betapa bahayanya hoax itu membuat Pemilu kita tidak legitimate. Padahal, yang penting dalam pemilu itu legitimasi. Kalau pemilihnya membuat keputusan didasari informasi yang tidak bebas dan tidak jujur, itu tidak legitimate," tutur Titi.

baca juga

Di sisi lain, Titi mencermati ada perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya di tahun 2014.

Dirinya menjelaskan jika persebaran hoax, ujaran kebencian, dan fitnah berkembang masif saat tahapan Pemilu 2014 belum dimulai.

"Mereka bergeser secara data, tetapi hoax-nya masih ada, disertai ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu efektif kalau ketemu hoax, dampaknya double," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Bukan Cuma Peradilan Militer, MK Juga Bakal Putuskan Uji Materiil UU Pemilu, Ciptaker, dan KUHP

Bukan Cuma Peradilan Militer, MK Juga Bakal Putuskan Uji Materiil UU Pemilu, Ciptaker, dan KUHP

News | Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:58 WIB

Tolak Parliamentary Threshold, Masyumi Segera Sampaikan Usulan ke DPR

Tolak Parliamentary Threshold, Masyumi Segera Sampaikan Usulan ke DPR

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 21:58 WIB

Masyumi Usul Hapus Ambang Batas Parlemen: Tak Rasional dan Buang Suara Pemilih!

Masyumi Usul Hapus Ambang Batas Parlemen: Tak Rasional dan Buang Suara Pemilih!

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 20:00 WIB

PKS Dorong Pileg dan Pilpres Digelar Terpisah dalam Revisi UU Pemilu

PKS Dorong Pileg dan Pilpres Digelar Terpisah dalam Revisi UU Pemilu

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 15:33 WIB

Buntut Ijazah Gibran, Mahfud MD: KPU Harus Diseret ke Pengadilan

Buntut Ijazah Gibran, Mahfud MD: KPU Harus Diseret ke Pengadilan

News | Senin, 12 Oktober 2026 | 15:13 WIB

Mahfud MD: Peradaban Bernegara Dirusak Hanya Karena Meng-Gibran-kan Aturan

Mahfud MD: Peradaban Bernegara Dirusak Hanya Karena Meng-Gibran-kan Aturan

News | Senin, 12 Oktober 2026 | 14:41 WIB

Mahfud MD Sebut Wapres Gibran Mundur Bisa Jadi Pilihan Terhormat

Mahfud MD Sebut Wapres Gibran Mundur Bisa Jadi Pilihan Terhormat

News | Senin, 12 Oktober 2026 | 14:14 WIB

Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029

Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029

News | Senin, 12 Oktober 2026 | 07:17 WIB

RUU Pemilu 2029 Mulai Dibahas, DPR Buka Pintu Masukan Publik

RUU Pemilu 2029 Mulai Dibahas, DPR Buka Pintu Masukan Publik

News | Kamis, 08 Oktober 2026 | 22:59 WIB

Kursi DPR Mau Ditambah 11, RUU Pemilu Godok Minimal 4 Kursi per Dapil

Kursi DPR Mau Ditambah 11, RUU Pemilu Godok Minimal 4 Kursi per Dapil

News | Kamis, 08 Oktober 2026 | 22:05 WIB

Terkini

Miris! Warga di 'Paru-Paru Dunia' Justru Kesusahan Bernapas, Salah Siapa?

Miris! Warga di 'Paru-Paru Dunia' Justru Kesusahan Bernapas, Salah Siapa?

Your Say | Jum'at, 16 Oktober 2026 | 14:15 WIB

Asap Karhutla Hari Ini Sudah Sampai Jakarta dan Banten!

Asap Karhutla Hari Ini Sudah Sampai Jakarta dan Banten!

News | Jum'at, 16 Oktober 2026 | 14:12 WIB

Wacana Gaji ASN Dibayar Kopdes Bikin Geger, Pemda DIY Pusing, DPRD Sebut Tak Masuk Akal

Wacana Gaji ASN Dibayar Kopdes Bikin Geger, Pemda DIY Pusing, DPRD Sebut Tak Masuk Akal

Jogja | Jum'at, 16 Oktober 2026 | 14:12 WIB

Wamendes Tinjau KDKMP di Klaten, PLN Dukung Penguatan Ekonomi Desa lewat Layanan Pembayaran Listrik

Wamendes Tinjau KDKMP di Klaten, PLN Dukung Penguatan Ekonomi Desa lewat Layanan Pembayaran Listrik

Bisnis | Jum'at, 16 Oktober 2026 | 14:10 WIB

Jokowi Buka-bukaan Soal Isu Ijazah Palsu: Ada Penumpang Gelap dan Operasi Politik!

Jokowi Buka-bukaan Soal Isu Ijazah Palsu: Ada Penumpang Gelap dan Operasi Politik!

Surakarta | Jum'at, 16 Oktober 2026 | 14:04 WIB

Target 70 Ribu Personel! Polri Siapkan Polisi Khusus Kehutanan untuk Tangani Karhutla

Target 70 Ribu Personel! Polri Siapkan Polisi Khusus Kehutanan untuk Tangani Karhutla

News | Jum'at, 16 Oktober 2026 | 14:04 WIB

Ibu Korban Blackout Batam: Hasil Pompa ASI Berminggu-minggu, Basi Dalam Hitungan Jam

Ibu Korban Blackout Batam: Hasil Pompa ASI Berminggu-minggu, Basi Dalam Hitungan Jam

News | Jum'at, 16 Oktober 2026 | 14:03 WIB

Hamenang Wajar Ismoyo dari Partai Apa? Bupati Klaten yang Diciduk KPK

Hamenang Wajar Ismoyo dari Partai Apa? Bupati Klaten yang Diciduk KPK

News | Jum'at, 16 Oktober 2026 | 14:02 WIB

Prabowo Tambah Wamenhan Jadi Dua Tuai Kritikan: Bukan Efisien, Tapi Makin Rumit

Prabowo Tambah Wamenhan Jadi Dua Tuai Kritikan: Bukan Efisien, Tapi Makin Rumit

News | Jum'at, 16 Oktober 2026 | 14:02 WIB

DPR Musikal Terbukti Nyata: Saat Isu Karhutla Kalah Tajam dari Drama Medsos

DPR Musikal Terbukti Nyata: Saat Isu Karhutla Kalah Tajam dari Drama Medsos

Your Say | Jum'at, 16 Oktober 2026 | 14:00 WIB

×