Penjelasan KPK Ibukota Soal Dugaan Korupsi Transjakarta

Bangun Santoso, Chyntia Sami Bhayangkara

Kamis, 08 November 2018 | 12:32 WIB
Penjelasan KPK Ibukota Soal Dugaan Korupsi Transjakarta
Ilustrasi bus Transjakarta melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu (24/2).

Suara.com - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Korupsi, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, dugaan korupsi charge tiket yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono sedang dalam pemeriksaan. Oleh karenanya, posisi Budi kini digantikan oleh dirut baru.

Nursyahbani mengatakan, penindakan korupsi bukan menjadi tugas timnya. Meski demikian, ia menyebut kasus dugaan korupsi Budi telah ditangani oleh pihak berwenang sehingga posisi dirut telah digantikan dengan Agung Wicaksono.

"Kalau penindakan bukan tupoksi KPK Ibukota. Tapi kayaknya sedang ditangani yang berwenang, makanya langsung diganti (dirut Transjakarta)," kata Nursyahbani saat dihubungi Suara.com, Kamis (8/11/2018).

Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu kota sendiri merupakan tim yang berada dibawah naungan TGUPP. Sejak diresmikan pada (3/1/2018) lalu, KPK Ibukota hanya bisa menangani jika ada laporan keluhan dari warga.

Nursyahbani menjelaskan, tugas KPK Ibu kota dalam pencegahan korupsi hanya sebatas pada pembangunan sistem pencegahan korupsi, peningkatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi, dan penanganan pengaduan terkait kerugian dan indikasi korupsi.

Nursyahbani mengakui, sejauh ini timnya tidak menerima laporan mengenai dugaan korupsi Budi. Sehingga, ia tidak bisa melakukan penindakan.

"Kita tidak menerima laporan Transjakarta itu. BUMD ada pengawasnya sendiri baik komisarisnya maupun BP BUMD. Hanya jika diperlukan mereka konsultasi dengan KPK Ibukota," ungkap Nursyahbani.

Sebelumnya, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menduga, selama dua tahun Budi menjabat sebagai Dirut Transjakarta tidak pernah menunjukkan laporan keuangan charge tiket sebesar Rp 1.500 setiap top up kartu elektronik di halte busway.

Menurut Azas, dari laporan keuangan TransJakarta yang dilaporkan ke Pemprov DKI, tidak ada penjelasan kemana larinya uang sebesar Rp 1.500 untuk tiap kali top up. Ketidaktransparan yang diduga tidak dilakukan oleh Budi diindikasi sebagai tindak pidana korupsi.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Anies Bantah Pencopotan Dirut Transjakarta karena Dugaan Korupsi

Anies Bantah Pencopotan Dirut Transjakarta karena Dugaan Korupsi

News | Rabu, 07 November 2018 | 11:47 WIB

Dirut TJ Baru Diberi Tugas Review Dugaan Korupsi Budi Kaliwono

Dirut TJ Baru Diberi Tugas Review Dugaan Korupsi Budi Kaliwono

News | Rabu, 07 November 2018 | 11:37 WIB

Eks Dirut TransJakarta Disebut Korupsi, Anies Diminta Lakukan Ini

Eks Dirut TransJakarta Disebut Korupsi, Anies Diminta Lakukan Ini

News | Rabu, 31 Oktober 2018 | 18:24 WIB

Tewas di CFD Jakarta, Kepala Amin Hadiono Terlindas TransJakarta

Tewas di CFD Jakarta, Kepala Amin Hadiono Terlindas TransJakarta

News | Minggu, 28 Oktober 2018 | 17:08 WIB

Tak Kunjung Diperbaiki, JPO Daan Mogot Akhirnya Ditutup Total

Tak Kunjung Diperbaiki, JPO Daan Mogot Akhirnya Ditutup Total

News | Kamis, 25 Oktober 2018 | 10:36 WIB

Terkini

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 21:16 WIB

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:35 WIB

Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI

Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:24 WIB

Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa

Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:21 WIB

Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik

Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:16 WIB

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam

News | Senin, 22 Juni 2026 | 20:07 WIB

Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!

Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:42 WIB

Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan

Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:38 WIB

Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan

Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:36 WIB

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?

News | Senin, 22 Juni 2026 | 19:26 WIB