Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Indonesia sedang mengalami berlebihnya atau obesitas regulasi. Sebab jumlah regulasi di Indonesia pada saat ini mencapai 42 ribu buah.
Pramono mengatakan hal tersebut ketika membuka seminar nasional reformasi hukum bertajuk 'Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien'. Pramono mengatakan persoalan regulasi yang terlalu banyak ini menimbulkan banyak permasalahan karena peraturan yang satu seringkali tumpang tindih dengan peraturan yang lain.
"Peraturan di Indonesia ini terlalu banyak bisa disebut kita mengalami obesitas regulasi dari tingkat pusat hingga daerah," kata Pramono di Jakarta, Rabu (28/11/2018).
"Persoalan peraturan perundang-undangan ini membuat bangsa kita tidak bisa berlari dengan kencang, membatasi keluwesan pemerintah dan menghambat pembangunan nasional," tambah Pramono.
Pramono menjelaskan jumlah regulasi yang terlalu banyak dan tumpang tindih bahkan ada yang kurang berkualitas, hingga mengakibatkan regulasi-regulasi tersebut sering diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
"Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo)bahkan pernah membatalkan Peraturan Daerah sebelum itu diuji," kata Pramono.
Berdasarkan Indeks Kualitas Regulasi Dunia yang disiarkan oleh The Global Economy, Indonesia menempati posisi ke 93 dari 103 negara, papar Pramono. Terkait dengan hal ini Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo sudah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi persoalan regulasi ini.
"Tentu regulasinya harus dievaluasi, dilakukan sinkronisasi, dan harmonisasi," pungkas Pramono. (Antara)
Baca Juga: Reza Bukan: Penangkapan Saya Tak Sesuai Undang-undang
