Suara.com - Sektor pariwisata Indonesia, sudah sejak beberapa dekade lalu mempunyai unggulan yang menjanjikan, hanya belum menjadi perhatian serius dan utama. Di era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia menetapkan target tersebut dalam salah satu Nawa Citanya, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, yang kemudian menjadi sektor prioritas Kabinet Kerja di bidang infrastruktur dan pariwisata.
Pertumbuhan ekonomi menjadi arahan pokok Presiden Jokowi kepada para menterinya. Pariwisata dianggap sangat vital untuk pembangunan ekonomi di negara miskin maupun maju, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bisnis lain, dan dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur.
Keseriusan pemerintah ditandai dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Melalui Perpres ini, pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih guna menunjang pengembangan kawasan pariwisata unggulan.
Lokasi yang saat ini sedang dan akan dikembangkan sebagai 10 destinasi utama wisata atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu Danau Toba (Sumut), Tanjung Lesung (Banten), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Kawasan Bromo-Tengger (Jawa Timur), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), Wakatobi (Sulawesi Tenggara) dan Morotai (Maluku Utara).
Dukungan Infrastruktur Dasar Permukiman
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mendukung pencapaian target 20 juta turis asing berkunjung ke Indonesia di 2019. Dukungan Ditjen Cipta Karya dan KemenPUPR, pada umumnya didasarkan amanat RPJMN 2015-2019 bidang infrastruktur, yaitu terpenuhinya penyediaan air minum dan sanitasi untuk kebutuhan dasar, dan terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
Dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, Ditjen Cipta karya menetapkan dua jenis dukungan. Pertama, sebagai pelaku langsung ekonomi, yang mencakup penyediaan ruang terbuka publik/hijau, pengembangan gedung hijau, dan mendorong ekonomi lokal melalui penyediaan infrastruktur (P2KP dan PISEW).
Kedua, sebagai pendukung pengembangan ekonomi, antara lain meliputi penyediaan infrastruktur permukiman pada kawasan ekonomi kreatif (air minum, sanitasi, jalan lingkungan), penerapan NSPK Banguan Gedung, dan Fasilitasi Pemda melalui program Kota Hijau dan Kota Pusaka.
TERPOPULER
