Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menilai pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait pertumbuhan perekoniman Indonesia terlalu kasar. Prabowo sebelumnya menyatakan ndasmu terkait ketidakpercayaannnya pada perekoniman Indonesia tumbuh mencapai angka 5 persen.
Luhut mengatakan dalam menjalankan pemerintahan tidaklah sederhana. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi di angka lima persen disebut baik bukan hanya menurut pemerintah saja, melainkan juga diakui negara lain.
"Kalau dibilang lima persen baik, bukan kita saja yang bilang. Semua dunia bilang baik, kalau dibilang ndasmu, aneh juga. Kok kasar begitu. Enggak sesederhana itu ngatur pemerintahan," ujar Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).
Luhut menjelaskan, dalam mencapai angka lima persen pertumbuhan ekonomi, pemerintah selalu mengambil titik harga yang seimbang. Menurutnya jika harga ada yang terlalu tinggi atau rendah, akan ada pihak yang dirugikan termasuk masyarakat.
"Menurunkan harga, misalnya beras, dampaknya kan kepada petani jadi mesti dicari keseimbangannya," kata Luhut
Lebih jauh Luhut mengatakan, pemerintah dalam menekan harga fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Menurutnya aspek tersebut bisa menekan biaya logistik seperti pengiriman barang.
"Enggak bisa satu saja, makanya ada infrastruktur, makanya ada dana desa supaya cost production turun, supaya harga bisa sesuaikan. Sama dengan yang lain," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Prabowo Subianto mengatakan ada seorang pemimpin politik yang memberikan pernyataan dalam sambutannya soal ekonomi Indonesia yang tumbuh di angka lima persen. Namun Prabowo meragukan pernyataan pemimpin tersebut.
"Kalian ingin dengar pemimpin politik Indonesia memberi sambutan? 'Saudara-saudara ekonomi Indonesia baik, pertumbuhan lima persen'. Lima persen endasmu," ucap Prabowo dengan gaya meniru ucapan pemimpin politik yang dimaksud olehnya, Minggu (7/4/2019).
TERPOPULER
