Bawaslu Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Susulan di Sidney Australia

Reza Gunadha | Muhammad Yasir | Suara.com

Selasa, 16 April 2019 | 19:11 WIB
Bawaslu Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Susulan di Sidney Australia
Jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019). [Suara.com/Muhamad Yasir]

Suara.com - Ratusan WNI Tidak Bisa Mencoblos, Bawaslu Rekomendasikan KPU Lakukan Pemungutan Suara Susulan di Sydney

Badan Pengawas Pemilu RI merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara susulan di Sydney, Australia.

Hal itu dilakukan menyusul adanya ratusan warga negara Indonesia yang tidak bisa mencoblos pada hari pemungutan suara di Sydney, Sabtu (14/4) akhir pekan lalu.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menuturkan, keterangan Panwaslu di Sydney, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) melakukan penutupan TPS pada pukul 18.00 waktu setempat.

Padahal, kata dia, ketika itu masih terdapat antrean panjang WNI di Sydney yang hendak menggunakan hak pilihnya.

Untuk itu, kata Fritz, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk melakukan pemungutan suara susulan di Sydney, guna memenuhi hak pilih WNI.

"Bawaslu memerintah kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri Sydney melalui KPU, untuk melakukan pemungutan suara susulan di TPS bagi pemilih yang sudah mendaftarkan dirinya, tapi belum dapat menggunakan karena TPS yang ditutup PPLN," tutur Fritz saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

Fritz mengatakan, pemungutan suara ulang di Sydney diperuntukkan bagi seluruh pemilih yang telah terdaftar. Baik di daftar pemilih tetap (DPT), DPT Tambahan (DPTb) dan daftar pemilih khusus (DPK).

"Termasuk yang terdaftar dalam DPK yang telah berada dalam antrean, tetapi belum menggunakan hak pilih di TPS, sesuai dengan prosedur dan tata cara mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan," ungkapnya.

Sebelumnya, ratusan warga Indonesia yang menetap di Sydney, Australia menuntut pemungutan suara Pemilu 2019 secara ulang. Permintaan itu disampaikan melalui sebuah petisi di laman www.change.org, Minggu (14/3).

Alasan pemungutan suara diminta ulang, karena WNI yang memiliki hak suara itu tak diperbolehkan untuk menggunakan hak suaranya di TPS beberapa tempat di Sydney, Sabtu waktu setempat.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sambut Pemilu 2019, Skuat Persija Diberikan Libur Dua Hari

Sambut Pemilu 2019, Skuat Persija Diberikan Libur Dua Hari

Bola | Selasa, 16 April 2019 | 19:03 WIB

Habis Nyoblos, Ma'ruf Amin Pantau Quick Count di Rumah Situbondo

Habis Nyoblos, Ma'ruf Amin Pantau Quick Count di Rumah Situbondo

News | Selasa, 16 April 2019 | 18:56 WIB

Ikutan Pemilu 2019, Sederet Artis Indonesia Ini Nyoblos di Luar Negeri

Ikutan Pemilu 2019, Sederet Artis Indonesia Ini Nyoblos di Luar Negeri

Lifestyle | Selasa, 16 April 2019 | 18:17 WIB

Malam Jelang Coblosan, Prabowo - Sandiaga Doa dan rapat di Kertanegara

Malam Jelang Coblosan, Prabowo - Sandiaga Doa dan rapat di Kertanegara

News | Selasa, 16 April 2019 | 17:50 WIB

Mahfud Skeptis soal Janji-janji Pemilu: Penjahat dan Pejabat Berbeda Tipis

Mahfud Skeptis soal Janji-janji Pemilu: Penjahat dan Pejabat Berbeda Tipis

News | Selasa, 16 April 2019 | 17:40 WIB

Terkini

Dulu Dicurigai dan Tidak Dipercaya, Mengapa Pakistan Jadi 'Juru Damai' AS - Iran?

Dulu Dicurigai dan Tidak Dipercaya, Mengapa Pakistan Jadi 'Juru Damai' AS - Iran?

News | Senin, 13 April 2026 | 12:54 WIB

Mendes Yandri Susanto Bantah Isu Dana Desa Dipotong, Sebut Kopdes Merah Putih Perkuat Ekonomi Warga

Mendes Yandri Susanto Bantah Isu Dana Desa Dipotong, Sebut Kopdes Merah Putih Perkuat Ekonomi Warga

News | Senin, 13 April 2026 | 12:41 WIB

Gara-gara Ceramahnya, GAMKI dan Pemuda Katolik Resmi Laporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya

Gara-gara Ceramahnya, GAMKI dan Pemuda Katolik Resmi Laporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya

News | Senin, 13 April 2026 | 12:34 WIB

Panas! Militer Amerika Serikat Buru Kapal Pembayar Upeti Iran di Selat Hormuz

Panas! Militer Amerika Serikat Buru Kapal Pembayar Upeti Iran di Selat Hormuz

News | Senin, 13 April 2026 | 12:31 WIB

15.000 Paket Sembako dari Indonesia Tiba di Gaza, Baznas Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

15.000 Paket Sembako dari Indonesia Tiba di Gaza, Baznas Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

News | Senin, 13 April 2026 | 12:30 WIB

Mendagri Dukung Perpanjangan Dana Otsus Aceh dan Usulkan Kembali ke 2 Persen Akibat Dampak Bencana

Mendagri Dukung Perpanjangan Dana Otsus Aceh dan Usulkan Kembali ke 2 Persen Akibat Dampak Bencana

News | Senin, 13 April 2026 | 12:26 WIB

Mensos Gus Ipul Pastikan Bansos Cair Minggu Ketiga April 2026, Dijamin Lebih Tepat Sasaran

Mensos Gus Ipul Pastikan Bansos Cair Minggu Ketiga April 2026, Dijamin Lebih Tepat Sasaran

News | Senin, 13 April 2026 | 12:20 WIB

Polemik Ceramah JK di UGM, GAMKI Ancam Lapor ke Polisi karena Dinilai Singgung Umat Kristen

Polemik Ceramah JK di UGM, GAMKI Ancam Lapor ke Polisi karena Dinilai Singgung Umat Kristen

News | Senin, 13 April 2026 | 12:18 WIB

Menteri Dody: Proyek Sekolah Rakyat di Surabaya Garapan Waskita Karya Progressnya Baik

Menteri Dody: Proyek Sekolah Rakyat di Surabaya Garapan Waskita Karya Progressnya Baik

News | Senin, 13 April 2026 | 12:13 WIB

Respons Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo, Kaesang: Kita Butuh Suasana Tenang, Bukan Kegaduhan

Respons Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo, Kaesang: Kita Butuh Suasana Tenang, Bukan Kegaduhan

News | Senin, 13 April 2026 | 12:06 WIB