Suara.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta kepala daerah untuk tidak melobi-lobi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambah anggaran. Karena, hal tersebut dapat berakibat buruk bagi kepala daerah.
Menurut JK, sudah banyak kepala daerah yang masuk bui lantaran hal tersebut. Setidaknya, ungkap JK, terdapat 20 gubernur masuk bui karena lobi-lobi anggaran tersebut.
"Enggak usah lagi daerah lobi terus menerus di dpr atau di mana-mana. Patut disadari bahwa puluhan bupati ditangkap oleh KPK. Jadi bicara keraslah dalam pertemuan-pertemuan menteri, tapi diterima dengan baiklah daripada," kata JK saat menutup Musrenbangnas, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
JK menuturkan, kepala daerah tak perlu khawatir, karena pemerintah sudah menyusun anggaran dengan porsinya daerah masing-masing.
Apalagi, tambah dia, pemerintah juga selalu menaikkan anggaran daerah setiap tahun.
"Pemerintah Bappenas dan Kementerian Keuangan selalu mengukur dengan adil, Pemerintah pada prinsipnya tahun demi tahun anggaran daerah naik terus menerus dan anggaran pusat kenapa banyak, karena anggaran pusat harus membayar utang bunga services pegawai membayar cadangan-cadangan dan sebagainya. Tapi apabila realnya kita berusaha daerah dapat lebih banyak," tutur dia.
JK pun menyatakan, Kepala Daerah boleh melakukan lobi-lobi anggaran, jika anggaran tersebut untuk pembangunan daerah.
"Itu artinya kalau lobi penting untuk bicara proyek-proyek yang potensial tapi enggak usah melewati lobi dengan calo-calo bayar-bayar anggota DPR, sehingga berakibat buruk," ucap dia.
"Kita menyadari hal tersebut, bukan hanya gubernur hampir 20 Gubernur sudah masuk di suka miskin dan sembilan Menteri. Tidak ada negara yang menterinya dipenjara, mudah-mudahan tidak bertambah lagi," tutup dia.
Baca Juga: Jusuf Kalla: Tak Benar Indonesia Alami Deindustrialisasi
