Suara.com - Badan Pengawas Pemilu RI tengah melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Evaluasi itu dinilai harus dilakukan, mulai dari sistem Pemilu di luar hingga distribusi logistik Pemilu.
Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan, salah satu yang perlu dievaluasi terkait Pemilu di luar negeri yakni penggunaan tempat pemungutan suara (TPS) dan waktu penyelenggaraan.
Menurutnya, jika melihat sistem Pemilu di luar negeri beberapa negara lebih mendahulukan Pemilu di luar negeri, misalnya pencoblosan bisa dilakukan pada satu atau dua minggu sebelum hari pemungutan suara.
"Misalnya apakah di luar negeri masih pas pake TPS. Kemudian penyelenggaraan, apakah emang harus satu hari, apa bisa dilaksanakan dua atau tiga hari. Karena exhausted-nya pada saat itu kalau kita berkaca pada Pemilu tahun ini, ini Indonesia paling hebat ya diakui dunia, bahwa kita menyelenggarakan Pemilu satu hari dalam satu waktu," kata Bagja, di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Kedua, kata Bagja, yang perlu dievaluasi ialah terkait penguatan peran Sentra Gakkumdu.
Bagja menuturkan, pihaknya kerap merasa kesulitan lantaran selain sebagai pihak yang mengawasi Pemilu, Bawaslu RI juga turut mengadili pelangggaran Pemilu.
"Bawaslu kadang-kadang dalam memutus, dianggap, kan kita mengawasi agak sulit juga mengawasi dan mengadili. Pelanggaran administratf, yang mengawasi Bawaslu, yang melaporkan Bawaslu sebagian besar. Jadi apakah itu pas. Jadi nanti agak rancu, dia yang nuntut dia juga yang adili," ujarnya.
Sementara, permasalahan terkahir yang sangat disoroti Bawaslu yakni prihal distribusi logistik Pemilu.
Ia menyebut keterlambatan logistik Pemilu 2019 di beberapa wilayah membuat banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan pengawas TPS kesulitan.
Baca Juga: Hakim MK Tolak Lagi Dalil Kubu Prabowo: Situng Bukan Data Final Pemilu 2019
"Kami sempet cerita KPU Jawa Barat membongkar logistik tiga hari sebelum (pemungutan suara) karena logistik sudah dipack sesuai DPT. Kemudian DPT berubah, pack nya kan berubah," kata dia.
"Makanya kesulitan, di Jawa Barat jadi PSU (pemungutan suara ulang), dan PSL (pemungutan suara lanjutan). Kritikan kami itu sekarang, perbaikan logistik ke depan," lanjut Bagja.
