Beri Pembekalan Ke ASN, JK: Buang Pemikiran Ingin Dilayani

Bangun Santoso | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Rabu, 24 Juli 2019 | 11:44 WIB
Beri Pembekalan Ke ASN, JK: Buang Pemikiran Ingin Dilayani
Wapres Jusuf Kalla memberikan pembekalan di depan para ASN. (Dok. Tim Setwapres)

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan kuliah umum kepada ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hasil perekrutan tahun 2018. JK berpesan untuk mengutamakan memberikan pelayanan yang terbaik sebagai Anggota Sipil Negara (ASN).

JK menjelaskan bahwa beragam jenis pekerjaan yang akan dilakukan ASN tetap harus mengedepankan dalam melayani publik. ASN masa kini harus meninggalkan pemikiran harus mendapatkan pelayanan, justru sebaliknya yakni harus memberikan pelayanan yang terbaik.

"Prinsip anda yang selalu jadi pegangan anda ialah melayani. Apa tugas anda? melayani. Itu tentu berbeda cara melayani, tergantung apa tugas anda," kata JK dalam acara Presidential Lecture 2019 yang digelar di Istora Senayan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (24/7/2019).

"Melayani masyarakat untuk maju, tertib, melayani para pengusaha yang beri pekerjaan ke orang banyak. Semua itu tugas kalian. Jangan berprinsip lagi untuk dilayani. Dulu banyak yang mau dilayani, dihormati masyarakat. Ingin dapat fasilitas yang baik," sambungnya.

JK mengungkapkan bahwa setiap pekerjaan ASN memiliki satu tujuan yakni melayani. JK mencontohkan kalau seorang ASN yang bekerja di bidang pendidikan, semisal guru, harus ikhlas melayani para muridnya dengan memberikan pendidikan yang baik.

"Seorang guru yang diangkat melayani dengan mendidik generasi muda dengan ikhlas dengan kemampuan baik. Seorang pegawai Kemenkes melayani merawat mendorong kesehatan lebih baik," JK mencontohkan.

JK kemudian menerangkan bahwa ASN harus siap ditugaskan di daerah manapun. Memang bukan tugas yang ringan. Namun kata JK, hal tersebut menjadi salah satu bukti daripada tekad pengabdian seorang ASN.

"Bangsa ini bangsa besar. Kita tak punya lagi prinsip di Jawa diatur birokrasinya orang Jawa, di Makassar harus orang Makassar," ujarnya.

Kemudian JK juga mengatakan kepada ribuan ASN untuk tidak melulu tergantung kepada pemerintah pusat. JK menuturkan kalau sistem otonomi daerah saat ini sudah berjalan jauh lebih baik.

"Anda ditempatkan di daerah jangan tergantung ke pusat. Semua serba pusat, itu masa lalu. Sekarang pemda ditentukan aparat di daerah untuk jalankan pemerintah," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Wapres JK Minta CPNS yang Lolos Tak Protes Bila Ditugaskan ke Pedalaman

Wapres JK Minta CPNS yang Lolos Tak Protes Bila Ditugaskan ke Pedalaman

Bisnis | Rabu, 24 Juli 2019 | 11:37 WIB

Di Harlah ke-21, JK: Suara PKB Naik Terus Tapi Belum Bisa Libas Golkar

Di Harlah ke-21, JK: Suara PKB Naik Terus Tapi Belum Bisa Libas Golkar

News | Selasa, 23 Juli 2019 | 22:22 WIB

Soal Dokter Romi yang Dibatalkan Jadi ASN, Ini Jawaban Pemkab Solsel

Soal Dokter Romi yang Dibatalkan Jadi ASN, Ini Jawaban Pemkab Solsel

News | Selasa, 23 Juli 2019 | 22:21 WIB

Miris, Dokter Penyandang Disabilitas Ini Dibatalkan Jadi ASN

Miris, Dokter Penyandang Disabilitas Ini Dibatalkan Jadi ASN

News | Selasa, 23 Juli 2019 | 21:54 WIB

JK soal KKB di Nduga: Jika Tak Mau Damai dan Serang Tentara, Mesti Dibalas

JK soal KKB di Nduga: Jika Tak Mau Damai dan Serang Tentara, Mesti Dibalas

News | Selasa, 23 Juli 2019 | 21:30 WIB

Terkini

Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP

Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:48 WIB

Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan

Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:35 WIB

Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus

Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:28 WIB

Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?

Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:12 WIB

Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP

Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 15:05 WIB

Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas

Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:45 WIB

3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar

3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:45 WIB

Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat

Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:40 WIB

Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS

Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:38 WIB

Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam

Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:36 WIB