Suara.com - Kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, digeruduk pendemo, Jumat (8/11/2019). Massa aksi meminta Anies agar segera membuka dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) DKI tahun 2020 kepada publik.
Massa aksi yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara ini mendatangi Balai Kota dengan mobil komando sekitar pukul 14.50 WIB. Mereka juga membawa beberapa atribut aksi seperti poster, bendera Indonesia, dan karangan bunga.
Salah seorang orator, Siska menganggap banyak anggaran yang janggal di dokumen tersebut. Selain nilainya yang fantastis, tujuan pengadaannya juga dinilai tak masuk akal.
"Dalam dokumen ini, ditemukan ada puluhan bahkan ratusan mata anggaran menjadi perundungan public. Mata anggaran itu antara lain rencana pembelian," ujar Siska di atas mobil komando.
Diketahui, beberapa anggaran yang janggal di antaranya adalah lem aibon Rp 127 miliar, ballpoint Rp 123,8 miliar, komputer Rp 121,2 miliar, antivirus Rp 12,9 miliar, dan influencer Rp 5 miliar.
Meski sudah terbongkar, kata Siska, anak buah Anies masih tidak mau memublikasikan dokumen itu. Ia menduga Pemprov sengaja menutup-nutupi anggaran itu.
"Maka kami menduga pemerintah provinsi DKI Jakarta secara sengaja menutup semua akses informasi," jelasnya.
Menurutnya pengadaan anggaran janggal itu bisa merugikan masyarakat Jakarta karena berpotensi korupsi. Maka dari itu, massa aksi meminta agar Anies segera mundur dari jabatannya.
"Kami menyarankan Gubernur Anies Baswedan untuk mundur dari jabatan karena dinilai gagal dan sarat indikasi korupsi," pungkasnya.
Baca Juga: Soal Meme Anies Baswedan ala Joker, Fahira Idris Penuhi Panggilan Polisi
