Suara.com - Kejaksaan Agung mengakui hingga kini memaang belum mengeksekusi eks Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Alasannya, karena Karen sudah mendekam selama 1,5 tahun di Rutan dalam kompleks Kejagung, Jakarta Selatan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono mengungkapkan terdakwa Karen Agustiawan belum dieksekusi karena penasehat hukumnya masih mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Sehingga vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar, subsider 4 bulan kurungan penjara dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih belum berkekuatan hukum tetap (Inkrah).
"Jadi alasan tim JPU masih belum mengeksekusi yang bersangkutan, karena dia masih melakukan upaya hukum banding hingga kasasi, jadi belum inkrah," kata Hari di Kejaksaan Agung, Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2020).
Sementara, Kuasa Hukum Karen, Susilo Ariwibowo menjelaskan kliennya itu sudah mendekam di rutan Kejagung selama 1,5 tahun atau selama mereka mengajukan kasasi ke MA.
"Kan putusan (Tipikor) masih belum inkrah, jadi belum dieksekusi (ke Lapas), Itu ada aturannya di Kemenkumham. Jadi total sudah 1,5 tahun Bu Karen menjalani proses penahanan," kata Susilo.
Diberitakan sebelumnya, MA resmi menjatuhkan vonis lepas kepada Karen Agustiawan lantaran terdakwa dianggap tidak melakukan pelanggaran tindak pidana. Namun, bussines judgement rule.
Vonis itu diputuskan oleh Hakim Agung MA Suhadi, hakim anggota Krisna Harahap, Abdul Latif, Mohammad Askin dan Sofyan Sitompul, pada Senin (9/3/2020).
"Melepaskan terdakwa (Karen) dari segala tuntutan hukum. Alasan dalam pertimbangan majelis kasasi antara lain, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Karen adalah 'bussines judgement rule dan perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro saat dihubungi, Senin (9/3/2020).
Andi mengatakan kasasi Karen di MA dikabulkan majelis hakim dengan melihat, bahwa perkara tersebut sebagai keputusan direksi dalam kegiatan perusahaan tak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Meski keputusan itu berujung kerugian, sehingga itu merupakan resiko bisnis.
"Bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi dan tidak dapat ditentukan secara pasti," ujarnya.
Sehingga putusan MA ini otomatis menggugurkan vonis pengadilan di tingkat pertama di PN Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Karen divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 Miliar, subsider 4 bulan kurungan penjara.
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 15 Tahun kurungan penjara. Karen sempat mengajukan banding atas vonis tersebut. Namun, ditolak. Akhirnya, Karen mengajukan Kasasi pada 8 Oktober 2019 di Mahkamah Agung.
TERPOPULER
