Antisipasi PHK karena Corona, Jokowi akan Keluarkan Kartu Prakerja

Bangun Santoso | Yosea Arga Pramudita | Suara.com

Selasa, 24 Maret 2020 | 12:56 WIB
Antisipasi PHK karena Corona, Jokowi akan Keluarkan Kartu Prakerja
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. [ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan]

Suara.com - Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi pandemi virus corona Covid-19 di tanah air. Salah satunya adalah imbas pada sektor perekonomian.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan segera mengimplementasikan kartu Pra-Kerja. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) buntut pandemi virus corona Covid-19.

"Akan segera dimulai kartu Pra-Kerja. Implementasi kartu Pra-Kerja antisipasi para pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet," kata Jokowi dalam keterangan yang disiarkan oleh akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3/2020).

Ia menyebut, anggaran yang telah disiapkan guna menererapkan kebijakan tersebut sebesar Rp 10 miliar. Dia meminta agar seluruh pemerintah provinsi turut membantu dalam mengimplementasikan Kartu Pra-Kerja.

"Anggaran disiapkan Rp 10 triliun agar provinsi-provinsi dapat mendukung ini siapa yang harus diberi, mulai didata dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Jokowi meminta agar setiap provinsi untuk menghitung setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan maupun dampak sosial dan ekonomi. Untuk itu, dia meminta agar segala penanganan Covid-19 harus satu visi.

"Oleh sebab itu penanganan COVID-19 kita semuanya harus satu visi memiliki kebijakan yang sama dan saya minta setiap kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung, baik dampak kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial-ekonomi," kata Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta tersebut memberikan contoh, harus ada hitungan matang jika sebuah Provinsi atau kabupaten dan kota dalam membuat kebijakan. Misalnya, meliburkan perkantoran hingga institusi pendidikan seperti sekolah.

"Saya berikan contoh, misalnya provinsi atau kabupaten kota ini membuat sebuah kebijakan sekolah diliburkan, kantor ditutup semuanya, kemudian tempat-tempat transaksi ekonomi, misalnya pasar ditutup semua. Tolong ini betul-betul dihitung betul, dikalkulasi betul dampak sosial ekonomi dan kesehatan yang ada," jelasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Jokowi: Berdampak Pada Layanan Kesehatan

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Jokowi: Berdampak Pada Layanan Kesehatan

News | Selasa, 24 Maret 2020 | 12:53 WIB

Tiga Opsi Jokowi Terkait Kebijakan Ujian Nasional 2020

Tiga Opsi Jokowi Terkait Kebijakan Ujian Nasional 2020

News | Selasa, 24 Maret 2020 | 12:51 WIB

Jokowi: Pemerintah Sudah Berhitung Skenario Terburuk Dampak Corona

Jokowi: Pemerintah Sudah Berhitung Skenario Terburuk Dampak Corona

News | Selasa, 24 Maret 2020 | 12:02 WIB

Virus Corona Sudah Mengganggu, Jokowi Sebut 8,3 Juta Siswa Terdampak UN

Virus Corona Sudah Mengganggu, Jokowi Sebut 8,3 Juta Siswa Terdampak UN

News | Selasa, 24 Maret 2020 | 11:53 WIB

Kukuh Tak Mau Lockdown Negara, Jokowi Fokus 3 Hal Ini

Kukuh Tak Mau Lockdown Negara, Jokowi Fokus 3 Hal Ini

News | Selasa, 24 Maret 2020 | 11:47 WIB

Aktivis Kawal Covid-19: Pusat Tak Mau Ada Lockdown, Daerah Tanggung Risiko

Aktivis Kawal Covid-19: Pusat Tak Mau Ada Lockdown, Daerah Tanggung Risiko

News | Selasa, 24 Maret 2020 | 12:54 WIB

Penanganan Corona, Jokowi Minta Gubernur Hitung Dampak Sosial dan Ekonomi

Penanganan Corona, Jokowi Minta Gubernur Hitung Dampak Sosial dan Ekonomi

News | Selasa, 24 Maret 2020 | 10:19 WIB

Terkini

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana

News | Senin, 13 April 2026 | 23:00 WIB

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!

News | Senin, 13 April 2026 | 22:48 WIB

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global

News | Senin, 13 April 2026 | 22:30 WIB

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen

News | Senin, 13 April 2026 | 22:11 WIB

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan

News | Senin, 13 April 2026 | 22:05 WIB

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba

News | Senin, 13 April 2026 | 21:30 WIB

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi

News | Senin, 13 April 2026 | 21:06 WIB

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

News | Senin, 13 April 2026 | 20:54 WIB

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal

News | Senin, 13 April 2026 | 20:47 WIB

Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi

Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi

News | Senin, 13 April 2026 | 20:39 WIB