REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komnas HAM Choirul Anam meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk menyusun dasar hukum yang jelas bagi pelaksana teknis seperti Polri di lapangan, terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Choirul mengatakan, Terawan sebenarnya memiliki porsi kewenangan yang besar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (berdasar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan).
"Menkes sebagai penaggung jawab PP diharapkan memberi kejelasan ini. Kapan waktu, apa prasyarat dan lokasinya, sehingga semua akuntabel," kata Choirul Anam melalui keterangan tertulis kepada Suara.com, Senin (6/4/2020).
Choirul menilai, sejumlah tindakan Polri seringkali tidak berdasar hukum yang jelas, seperti menangkap orang yang melawan ketika dibubarkan saat berkerumun.
"Idealnya tata kelola tidak boleh berkumpul diterjemahkan secara lebih jelas dan detail di PP atau Kemenkes sebagai pemanggu PP tersebut. Dengan begitu, apa yang dilakukan oleh kepolisian memiliki dasar yang khusus, bukan umum seperti yang biasa kepolisian gunakan.”
Choirul dalam hal ini mengusulkan sanksi denda bagi mereka yang tidak mematuhi aturan PSBB bukan pidana penjara.
"Kecuali untuk hal yang khusus. Misalkan suspect melarikan diri dari pengobatan, atau melakukan kejahatan terhadap alat-alat yang dibutuhkan oleh tim medis," lanjut Choirul.
Selain itu, penjelasan PP tersebut juga harus merinci penghinaan presiden atau pejabat pemerintah yang semacam apa yang dianggap sebagai penghinaan sehingga tidak multitafsir ketika kritik dianggap menghina.
"Kritik kebijakan penting dalam situasi apapun, bahkan dalam kondisi darurat ini. Karena akan menguji apakah kebijakan yang telah diambil tepat atau tidak. Kalau tidak ada kritik kebijakan, potensial tidak tepat lebar. Dan ini sehat bagi demokrasi kita," ucap Choirul.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas siapa saja yang melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pejabat pemerintah dalam mengatasi pendemi virus corona baru Covid-19.
Hal itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020.
Dalam surat telegram tertanggal 4 April 2020 dan ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kapolri memerintahkan kabareskrim dan kapolda untuk melakukan patroli siber khusus terkait penyebaran informasi bohong atau hoaks terkait pandemi Covid-19.
Di lain sisi, Kapolri juga memerintahkan jajarannya itu untuk melakukan pemantauan dan menindak tegas pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah dalam rangka mengatasi pendemi Covid-19.
Bagi pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah itu dapat dikenakan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.
"Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait COVID-19, hoax terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah," begitu bunyi salah satu poin dalam surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz seperti dikutip Suara.com, Senin (6/4/2020).
TERPOPULER