Suara.com - Warga yang terkena dampak pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat disebut berpeluang menuntut ganti rugi kepada pemerintah.
Hal itu disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Malik Feri Kusuma menanggapi putusan PTUN Jakarta yang memvonis bersalah Presiden Jokowi dan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate terkait kebijakan pemutusan akses internet di Papua.
Dia mengatakan peluang masyarakat Papua dan pihak-pihak yang terdampak akibat kebijakan pemutusan akses internet untuk melayangkan gugatan ganti rugi sangat terbuka lebar.
"Sangat bisa. Makanya ini kan ruang yang terbuka bagi masyarakat yang terdampak dari kebijakan (pemutusan akses internet Papua) itu. Nanti setelah inkrah, masyarakat bisa melakukan gugatan (ganti rugi), juga bisa menggunakan ruang ini," kata Feri saat dihubungi Suara.com, Kamis (4/6/2020).
Feri sendiri tidak menutup kemungkinan akan membatu pihak-pihak yang merasa terdampak selama pemutusan akses internet Papua. Khususnya, kata dia, masyarakat yang tidak memiliki kemapuan secara finansial.
"Kan ada banyak ya, kalau masyarakat biasa yang memang dia tidak punya kemampuan secara finansial, tidak punya akses segala macam, ya mungkin kita akan ikut membantu," katanya.
Sebelumnya, PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah melakukan pemutusan akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Agustus dan September lalu merupakan perbuatan melawan hukum.
"Menyatakan bahwa tergugat 1 (Menkominfo) dan tergugat 2 (Presiden RI) terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindakan melakukan internet shutdown di Papua dan Papua Barat pada 2019," kata Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta, Hakim Ketua Nelvy Christin saat membacakan amar putusan di persidangan, Rabu (3/6/2020).
Majelis Hakim menyebutkan, bahwa eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika dan Presiden Joko Widodo tidak diterima dalam pokok perkara. Kemudian mengabulkan gugatan para penggugat, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara/SAFENet.
Hakim menyebutkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya; Pertama, tindakan pemerintah yang melakukan perlambatan akses bandwith internet di beberapa wilayah provinsi Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019 pada pukul 13.00 WIT sampai 20.30 WIT.
Kedua, tindakan pemerintah melakukan pemblokiran internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Papua Barat dari 19 Agustus 4 September 2019. Ketiga, tindakan pemerintah yang memperpanjang pemblokiran internet di empat Kabupaten di wilayah Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan dua Kabupaten di wilayah Papua Barat yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong pada 4 September pukul 23.00 WIT sampai 9 September 2019 pada pukul 20.00 WIT.
"Itu adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan," tegasnya.
Selain itu, majelis hakim juga menghukum Menkominfo dan Presiden Jokowi untuk membayar biaya perkara secara tunai sebesar Rp 457 ribu.
TERPOPULER
