Disdik Bakal Subsidi Siswa Tak Mampu, Tapi Masuk Sekolah Swasta Kelas Bawah

Dwi Bowo Raharjo | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Selasa, 14 Juli 2020 | 21:08 WIB
Disdik Bakal Subsidi Siswa Tak Mampu, Tapi Masuk Sekolah Swasta Kelas Bawah
Kolase foto orang tua murid demo PPDB Jakarta di Kemendikbud (Suara.com/Angga Budhiyanto)

Suara.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta berencana memberikan subsidi untuk membantu siswa tidak mampu yang gagal lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, para siswa akan dimasukan ke sekolah swasta yang tergolong kelas menengah ke bawah.

Kepala Disdik DKI Nahdiana mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) terkait hal ini. Ia mengakui untuk memasukan siswa tak mampu ke sekolah swasta, maka faktor utamanya adalah masalah biaya.

"Kami juga sedang cek ke sekolah-sekolah asal untuk informasi, maka kami butuh waktu untuk pengalokasian pembiayaan," ujar Nahdiana di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Nahdiana menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan skema pembiayaan untuk mensubsidi para siswa di sekolah swasta. Pihaknya tengah melakukan simulasi seperti menggunakan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga uang hibah untuk para guru.

"Kalau anak KJP, bayarannya itu bayaran sejumlah KJP yang ada, dan cicilan untuk uang pangkalnya, bisa dimanfaatkan sebagian dari dana berkala yang setiap semester untuk beli seragam, sepatu," kata Nahdiana.

Untuk itu, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pendataan para siswa yang perlu disubsidi agar bisa bersekolah di sekolah swasta. Ia juga mengungkap adanya kemungkinan siswa yang gagal PPDB sudah masuk sekolah dibawah Kementerian Agama.

"Bisa saja anak-anak ini diterima di sekolah-sekolah di bawah Kemenag, ini yang sedang kami cari. Dan kami juga sedang cek ke sekolah-sekolah asal untuk informasi," tuturnya.

Kendati demikian, sekolah yang bisa dimasuki para siswa penerima bantuan ini kemungkinan bukan sekolah yang memiliki kualitas tinggi atau kelas atas. Sebab sekolah tersebut memiliki biaya yang mahal dan sudah dimiliki perminat sendiri.

Karena itu, pihaknya lebih condong untuk melakukan kerja sama dengan sekolah swasta kelas menengah ke bawah. Karena lebih butuh murid dan biayanya lebih murah.

"Swasta-swasta di tengah, yang berkembang yang sedang progres, itu nanti jadi pantauan kami sinergikan lebih awal. Tapi swasta-swasta yang di (kelas) bawah ini yang kami diskusikan dengan teman-teman BMPS," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ini Alasan Disdik DKI Tentukan Zonasi dan Gunakan Seleksi Umur dalam PPDB

Ini Alasan Disdik DKI Tentukan Zonasi dan Gunakan Seleksi Umur dalam PPDB

News | Selasa, 14 Juli 2020 | 18:39 WIB

Masih Ada 7.758 Kursi Kosong Hasil PPDB di Jakarta, Paling Banyak dari SD

Masih Ada 7.758 Kursi Kosong Hasil PPDB di Jakarta, Paling Banyak dari SD

News | Selasa, 14 Juli 2020 | 17:27 WIB

Ingat! PPDB Jakarta Berakhir Pukul 15.00 WIB Rabu Hari Ini

Ingat! PPDB Jakarta Berakhir Pukul 15.00 WIB Rabu Hari Ini

News | Rabu, 08 Juli 2020 | 12:49 WIB

Ibu Wali Murid Menjadi Korban Rudapaksa saat Urus PPDB Anak di Sekolah

Ibu Wali Murid Menjadi Korban Rudapaksa saat Urus PPDB Anak di Sekolah

Jogja | Selasa, 07 Juli 2020 | 19:03 WIB

Urus Anak Tak Lolos PPDB, Orang Tua Jadi Korban Pemerkosaan di SMA 1 Batam

Urus Anak Tak Lolos PPDB, Orang Tua Jadi Korban Pemerkosaan di SMA 1 Batam

News | Selasa, 07 Juli 2020 | 18:30 WIB

PPDB Jakarta Tahap Akhir Mulai Hari Ini, Lekas Simak Syarat Lengkapnya

PPDB Jakarta Tahap Akhir Mulai Hari Ini, Lekas Simak Syarat Lengkapnya

News | Selasa, 07 Juli 2020 | 14:30 WIB

Terkini

Saluran Limbah Teras Malioboro Meledak, Tiga Wisatawan Asal Bengkalan Terluka

Saluran Limbah Teras Malioboro Meledak, Tiga Wisatawan Asal Bengkalan Terluka

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:52 WIB

Donald Trump Secara Terbuka Isyaratkan Ingin Ambil Minyak Iran dan Rebut Pulau Kharg

Donald Trump Secara Terbuka Isyaratkan Ingin Ambil Minyak Iran dan Rebut Pulau Kharg

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:45 WIB

Kejagung Hormati Sikap DPR, Tegaskan Proses Hukum Amsal Sitepu Tetap Berjalan

Kejagung Hormati Sikap DPR, Tegaskan Proses Hukum Amsal Sitepu Tetap Berjalan

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:42 WIB

Komnas HAM Nilai Kasus Andri Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM, Tapi Tunggu Keputusan Internal

Komnas HAM Nilai Kasus Andri Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM, Tapi Tunggu Keputusan Internal

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:35 WIB

'Brownis Jaksa' Jadi Sorotan, Kejagung Bantah Intimidasi Amsal Sitepu: Itu Program Humanis

'Brownis Jaksa' Jadi Sorotan, Kejagung Bantah Intimidasi Amsal Sitepu: Itu Program Humanis

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:29 WIB

Dinyatakan Hilang Misterius, Pak Tam Ditemukan di Mekkah

Dinyatakan Hilang Misterius, Pak Tam Ditemukan di Mekkah

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:11 WIB

Tutup Pintu Damai, Pelapor Ijazah Palsu Jokowi Minta Roy Suryo dan Dokter Tifa Segera Ditahan

Tutup Pintu Damai, Pelapor Ijazah Palsu Jokowi Minta Roy Suryo dan Dokter Tifa Segera Ditahan

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:09 WIB

Iran Terapkan Rezim Navigasi Baru di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Tarif Transit

Iran Terapkan Rezim Navigasi Baru di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Tarif Transit

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:07 WIB

Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus: Komnas HAM Incar Keterangan TNI Usai Periksa Polda

Kasus Teror Air Keras Andrie Yunus: Komnas HAM Incar Keterangan TNI Usai Periksa Polda

News | Senin, 30 Maret 2026 | 16:02 WIB

600 Ribu Lahan Sawah Beralihfungsi, Pemerintah Susun RPP untuk Atur Sanksi Denda

600 Ribu Lahan Sawah Beralihfungsi, Pemerintah Susun RPP untuk Atur Sanksi Denda

News | Senin, 30 Maret 2026 | 15:59 WIB