Raja Salman Pecat 2 Pejabat karena Kasus Korupsi

Suara.com - Raja Salman dari Arab Saudi memecat dua pejabat kerajaan karena kasus korupsi. Menyadur NY Times, Selasa (01/09/2020), dua pejabat ini terlibat transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Pertahanan.

Keputusan Raja Salman diambil berdasarkan seruan Pangeran Mohammed bin Salman. Dua pejabat yang masih tergolong bangsawan kerajaan ini dipecat bersama empat perwira militer.

Pangeran Fahd bin Turki bin Abdulaziz Al Saud akan dicopot dari posisi komandan pasukan gabungan dalam pertempuran koalisi pimpinan Saudi di Yaman.

Menurut Arab News, sebelum menjadi komandan pasukan gabungan dalam koalisi, Pangeran Fahd adalah komandan Angkatan Darat Kerajaan Saudi, unit pasukan terjun payung dan pasukan khusus.

Keputusan itu mengatakan putra mahkota telah menunjuk Letjen Mutlaq bin Salem bin Mutlaq Al-Azima untuk menggantikan Pangeran Fahd.

Koalisi melakukan intervensi di Yaman pada 2015 melawan gerakan Houthi yang berpihak pada Iran untuk menggulingkan pemerintah yang didukung Saudi dari kekuasaan di Sanaa.

Konflik, yang dipandang sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran, telah mengalami kebuntuan militer selama bertahun-tahun.

Satu pejabat lainnya, putra Pangeran Fahd bin Turki bin Abdulaziz Al Saud yang bernama Pangeran Abdulaziz bin Fahd juga dicopot dari jabatannya sebagai wakil Gubernur Wilayah al-Jouf.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyerukan agar komite antikorupsi menyelidiki transaksi keuangan yang mencurigakan di kementerian pertahanan.

Pangeran Mohammed bin Salman yang kerap disapa MBS memulai kampanye antikorupsi yang melibatkan sejumlah bangsawan, menteri dan pengusaha yang ditahan di Hotel Ritz-Carlton Riyadh.

Sebagian besar dibebaskan setelah mencapai permukiman yang dirahasiakan dengan negara.

MBS telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai pilar reformasinya. Para kritikus melihat aksi pembersihan itu sebagai usaha perebutan kekuasaan.

Mereka menilai putra mahkota, yang aktif bergerak untuk memuluskan jalan menuju suksesi tahta telah mengambil kendali aparat keamanan negara dan menindak perbedaan pendapat.

Pihak berwenang menghentikan kampanye Ritz setelah 15 bulan berjalan tapi mengatakan pemerintah akan terus mengejar korupstor di kalangan pegawai negara.

Pada bulan Maret, pihak berwenang menangkap hampir 300 pejabat pemerintah, termasuk perwira militer dan keamanan atas tuduhan penyuapan dan eksploitasi jabatan publik.