"Apa sulitnya? Mengapa pemerintah menjadi polisi pikiran? Mengapa negara melakukan standarisasi pikiran? Sejak kapan kita kembali percaya bahwa negara harus melarang perbedaan pikiran?" katanya.
"Nasi belum menjadi bubur Pak Jokowi. Meski ketololan berbicara para elit bikin rusuh rakyat yang sedang menyelamatkan diri dari serangan pandemi, para elite tetap harus mengatur agar kita bisa melihat agenda bersama sebagai bangsa, agenda yang mempersatukan," katanya.
Tapi, kata Fahri, nasib pemerintah bukan nasib rakyat. Pemerintah silih berganti, rakyat akan tetap ada. Jadi kalau pemerintah tidak relevan, kata Fahri, maka rakyat akan selalu relevan. "Silahkan mau pilih yang mana. Wassalam," kata Fahri dalam Twitternya.