Suara.com - Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal terkonfirmasi positif Covid-19.
Kabar terakhir (Rabu (16/9/2020) dari keluarga besar Foreign Policy Community of Indonesia dan Asosiasi Dosen Indonesia, mantan juru bicara urusan luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu masuk ICU RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Doa-doa bagi kesembuhan Dino dipanjatkan oleh sahabat dan koleganya.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid berharap Dino dan juga korban Covid-19 lainnya tetap semangat dan segera sembuh.
"Doa terbaik kami untuk Pak Dino. Tokoh yang sangat baik, pimpinan Diaspora Indonesia. Juga untuk para dokter dan korban-korban Covid-19 lainnya. Semoga Allah jaga dan sembuhkan, kembali sehat kuat afiat dan selamat dari corona yang jahat. Aamiin," kata Hidayat Nur Wahid.
Mantan Menteri Perdagangan era SBY, Gita Wirjawan, juga memberikan semangat kepada sahabatnya itu.
"Doa yang terbaik untuk sahabat kita Dino. Speedy recovery and stay strong!" katanya.
Keluarga besar Foreign Policy Community of Indonesia dan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia.
"Kami dari keluarga besar FPCI dan Asosiasi Dosen Indonesia menyampaikan kabar bahwa chairman kami, doktor Dino Patti Djalal, positif Covid-19," demikian pernyataan resmi FPCI yang diterima Suara.com.
Sebelum dinyatakan terkonfirmasi positif, Dino dalam enam hari terakhir mengalami gangguan sistem pernapasan.
Karena kondisi yang semakin buruk, Dino dibawa ke RSPAD pada tanggal 15 September 2020.
Hari ini, dia telah dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan khusus.
Dino mengharapkan doa dari semua sahabat agar dapat segera melewati keadaan sekarang.
"Dino juga mengirim salam and all his love kepada semua sahabat," demikian pernyataan tersebut.
Data terakhir (Rabu, 16 September 2020) kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia tercatat 228.993 orang. Dari angka itu, 164.101 orang sudah dinyatakan sembuh, sedangkan 9.100 orang meninggal dunia.
Menurut data kemkes.go.id, peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 pada Rabu kemarin mencapai 3.963 orang berdasarkan hasil pemeriksaan 39.774 spesimen.
Pemerintah sedang berjuang
Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana Doni Monardo berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk konsentrasi menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua minggu.
Kesembilan provinsi yang memiliki sumbangan terbesar terhadap jumlah total nasional kasus Covid-19 yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua (maritim.go.id, Senin (14/9/2020).
Usai mendapatkan perintah Jokowi, Luhut yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.
“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” kata Luhut.
Mengenai perintah Presiden untuk berkonsetrasi lebih dahulu kesembilan provinsi tersebut adalah karena kedelapan provinsi itu berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif. Di luar delapan provinsi tersebut ditambahkan juga Provinsi Papua.
Luhut menyebutkan bahwa untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid 19 di kesembilan provinsi utama itu pihaknya telah menyusun tiga strategi.
“Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol Kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik kluster-kluster Covid-19 di setiap provinsi,” kata dia.
“Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” kata Luhut.
Menkopolhukam Mahfud MD mengingatkan perlunya perubahan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati atau Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar polisi dapat menerapkan aturan pidana pada operasi yustisi.
“Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana, sementara menurut UU, pergub atau perbub atau perwali tidak boleh memuat sanksi pidana,” kata dia.
Dia menyarankan agar para kepala daerah segera memproses perubahan pergub, perbub atau perwali tersebut menjadi perda ke DPRD.
Mahfud mengatakan saat ini di seluruh Indonesia hanya dua pergub yang telah menjadi perda.
“Tetapi seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana itu diluar Pergub masih memungkinkan, misalnya pakai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” kata dia.
Dengan memakai UU tersebut, kata Mahfud, polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.
Sejak awal pekan ini, operasi yustisi telah diterapkan secara serentak di kesembilan provinsi. Namun demikian, ada beberapa provinsi yang sebelumnya juga telah menerapkan operasi yustisi untuk menindak tegas pelanggar protokol Covid-19 sebelum keluar perintah Presiden Jokowi hari itu. Provinsi tersebut antara lain Provinsi Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
Luhut menegaskan dalam dua hari mendatang sejak mendapat perintah, rapat-rapat teknis dengan semua provinsi akan digelar secara intensif.
“Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy semua sumber daya yang kita miliki,” kata Luhut. Dia menekankan pentingnya semua pihak bekerja sama.
Langkah Jokowi dikritik
Langkah tersebut mendapatkan kritik dari Rizal Ramli -- pakar ekonomi yang pernah diberhentikan Jokowi dari jabatan menteri koordinator bidang kemaritiman. Rizal menjelaskan kenapa penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya selama ini tidak berhasil.
"Diagnosa yang ngasal, vodoo medicines, izinkan TKA China masuk, organisasi yang tumpang-tindih, garis komando yang terus berubah. Ciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Pantes ambyaar," kata Rizal Ramli dalam akun Twitter yang dikutip Suara.com.
Kebijakan Jokowi dalam menangani Covid-19, terutama dalam aplikasi di lapangan, juga mendapat sorotan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid dengan mengingatkan bahwa selama ini juga sudah ada tenggat waktu yang diberikan untuk menurunkan jumlah kasus Covid-19, tetapi tetap tak berhasil.
"Sebelumnya berbagai tenggat waktu sudah di berikan Presiden; Covid-19 landai di akhir Mei dan lain-lain. Tapi gagal. Semoga kali ini berhasil," kata Hidayat.
TERPOPULER
