Kesaksian Ketika Jenderal Gatot Baru Diangkat Jadi Panglima TNI

Suara.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo baru-baru ini mengungkap kenapa dia diganti dari posisi Panglima TNI pada akhir 2017.

Menurut Gatot, penggantian posisinya ketika itu karena dia tetap bersikeras memerintahkan seluruh anggota TNI untuk memutar dan menyaksikan film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Gatot memerintahkan demikian karena dia beralasan ingin meningkatkan kewaspadaan terhadap kebangkitan partai terlarang itu.

Cerita Gatot yang kini bergabung dalam Presidium Majelis Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia memantik diskusi.

Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim masih ingat peristiwa ketika Gatot menerima tongkat komando dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko tahun 2015.

Rustam Ibrahim ketika itu heran. Seharusnya jika pergantian merujuk pada giliran, maka yang mendapatkan adalah matra Angkatan Udara.

"Ketika Jenderal Gatot Nurmantyo diangkat Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI (2015) menggantikan Jenderal Moeldoko, saya termasuk yang heran. Karena secara giliran harusnya dari TNI AU. Tapi saya pikir sebagai Presiden baru, waktu itu Jokowi sangat mempercayai Jenderal Gatot," kata Rustam Ibrahim yang disampaikan melalui media sosial yang dikutip Suara.com, Kamis (24/9/2020).

Seingat Rustam Ibrahim, diawal masa jabatan sebagai Panglima TNI, Gatot tidak pernah bicara tenang bahaya kebangkitan PKI.

"Penggantian Jenderal Gatot (2017) kesan saya tidak ada hubungannya dengan pemutaran film G30S/PKI, tapi memang sudah menjelang masa pensiun; waktu itu Gatot sudah berumur 57 tahun," kata Rustam.

Pernyataan Gatot yang mengaitkan penggantian posisinya dengan perintah kepada anggotanya agar memutar dan menonton film G30S/PKI menuai polemik. 

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menepis isu penggantian Gatot tahun 2017 karena instruksi nonton film G30S/PKI. Rotasi ketika itu karena sudah waktunya. "Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny. Dia juga membantah pernyataan Gatot soal penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila karena keinginan PKI. Satu Juni adalah hari saat Presiden Soekarno berpidato tentang Pancasila di sidang BPUPKI. Itu sebabnya, 1 Juni ditetapkan jadi Hari Lahir Pancasila untuk menghormati momentum itu.  "Jadi tidak ada hubungannya dengan PKI. PKI siapa yang menginginkan itu dirayakan 1 Juni?" kata Doni. "Jadi sekali lagi, itu agak halusinatif dan terlalu jauh menghubungkan antara hari lahir Pancasila dengan PKI," Donny menambahkan. [Liputan6]

Dalam video YouTube Hersubeno Poin, Gatot bercerita, dari pengamatannya, gerakan PKI gaya baru muncul sejak tahun 2008. Ketika itu, materi pelajaran sejarah tentang G30S/PKI dihapuskan dari bangku sekolah. Bagi dia hal tersebut sangat berbahaya karena bisa membuat generasi muda tidak percaya tentang adanya PKI. "Dan terbukti pada 2017, 90 persen lebih generasi muda tidak percaya adanya PKI," ujarnya.

Setelah Gatot memerintahkan seluruh anggotanya untuk menyaksikan kembali film G30S/PKI, dia diingatkan salah seorang kolega dari PDI Perjuangan untuk menghentikan perintah. Sebab, kalau tidak dihentikan, Gatot akan dicopot dari jabatan Panglima TNI. Namun, Gatot tetap melanjutkan instruksi.

"Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai PDIP menyampaikan, Pak Gatot hentikan itu, kalau tidak Pak Gatot pasti diganti," kata Gatot. "Dan memang benar-benar saya diganti." 

Politikus PDIP membantah

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Mayor Jenderal TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan tak ada hubungan antara pergantian Gatot dari posisi Panglima TNI dan perintah pemutaran film G30S/PKI.

"Yang bersangkutan (Gatot) memang sudah mendekati selesai masa jabatannya dan akan segera memasuki masa pensiun," kata Hasanuddin dalam laporan jurnalis Suara.com, Kamis (24/9/2020).

Ketika itu, Gatot akan memasuki masa pensiun pada 1 April 2018. Gatot yang lahir 13 Maret 1960, menjabat Panglima TNI mulai 8 Juli 2015. Dia diganti pada 8 Desember 2017.

"Kalau dihitung setelah selesai melaksanakan jabatan jadi Panglima TNI, masih ada sisa waktu tiga bulan sampai dengan akhir Maret, tapi itu hal yang lumrah. Tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, banyak perwira tinggi sebelum pensiun sudah mengakhiri jabatannya," tuturnya.

Lagipula, kata Hasanuddin, pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI merupakan keputusan Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Beleid itu berisi, ayat (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima. Ayat (2) Panglima sebagaimana di maksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah persetujuan DPR .

"Jadi tak ada permasalahan yang harus diramaikan, pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden dan hal yang biasa. Tak ada hubungannya dengan nobar film G30S/PKI. Jadi jangan melebar kemana-mana. Jabatan itu tak ada yang abadi, pada suatu saat ada akhirnya," kata Hasanuddin.