Debat Panas dengan Mahfud MD tentang Ideologi, HNW: Aneh Kalau Tidak Ribut

Suara.com - Menkopolhukam Mahfud MD, membuat sebuah cuitan yang memantik perdebatan dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW).

Melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, ia memulai perdebatan dengan mengungkit soal ideologi yang menyangkut pemerintahan.

"Ada meme: Bulan September dalam ribut-ribut Film G.30.S/PKI Pemerintah dituding pro komunisme, bulan Oktober karena ribut-ribut UU Ciptaker dituduh pro kapitalisme," tulis Mahfud mengawali, Minggu (11/10/2020).

"Teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Fred Riggs tentang "Prismatic Society"," sambungnya.

Tidak butuh waktu lama, cuitan Mahfud MD itu langsung disanggah oleh Hidayat Nur Wahid.

"Karena kita sepakat NKRI adalah negara Pancasila, justru aneh kalau Pemerintah dan/atau Rakyat tidak meributkan/menolak Komunisme dan Kapitalisme di bulan apapun. Karena memang Komunisme dan Kapitalisme tidak sesuai dengan Pancasila," kata HNW menanggapi.

Menurut Mahfud, HNW dalam hal ini gagal paham karena tidak mungkin komunisme dan kapitalisme berada dalam satu rezim.

"Gagal paham, Ustadz. Benar, kapitalisme dan komunisme harus kita ributin. Tapi kalau satu pihak dituding kapitalis sekaligus komunis itu salah. Sama dengan antum, misalnya, menuduh Aidit itu komunis sekaligus kapitalis. Menurut Anda, rezim kita ini memang komunis dan kaputalis sekaligus?" sahut Mahfud.

Ia menambahkan, kapitalisme dan komunisme memang harus dilawan karena keduanya tidak sesuai dengan Pancasila.

"Rakyat bagus kalau meributkan itu. Tapi mana bisa orang dituduh komunis dan kapitalis sekaligus? Absurd itu," imbuh Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud mengajak HNW untuk mendalami teori "prismatic society" karena mungkin bisa menjadi sebuah jawaban.

"Intinya begini: yang tuduh pemerintah pro komunis itu salah karena oleh yang lain justeru dituduh kapitalis; pun yang tuduh pemerintah kapitalis juga salah karena oleh yang lain dituduh komunis. Jadi ini bukan soal ideologi tapi soal pilihan kebijakan. Kebijakan boleh saja dikritik, ditolak, atau didemo," urai Mahfud.

Hingga artikel ini dibuat, penjelasan Mahfud soal ideologi tersebut belum ditanggapi oleh HNW.

Namun, sejumlah warganet ikut terpancing untuk mengutarakan pendapat di kolom komentar kicauan tersebut.

"Itu sama saja dengan pertanyaan; Pemerintah kita demokratis atau otoriter? Karena bisa saja prosesnya seolah demokratis, tetapi tindakan pemerintah/penguasa otoriter. Yang dimaksud kapitalis dalam kontek sekarang adalah membela para pemilik modal (itu bisa dilakukan pemerintah komunis/kapitalis)," kata akun @topan**.