Bukan hanya itu, anggota dewan dari Fraksi Gerindra tersebut mengungkapkan fakta lainnya. Yakni soal pelaksanaan rapur yang dianggapnya sangat mendadak.
Fadli menyebutkan kalau rapur dengan agenda pengesahan RUU Ciptaker itu baru dikabarkan beberapa menit sebelum acara dimulai.
"Belum lagi rapat paripurna sangat mendadak, hanya tahu 15 menit sebelum dimulai," ungkapnya.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini lantas menyimpulkan jika pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja mengalami cacat substansi dan prosedur.
UU Cipta Kerja tersebut lantas menyulut demonstrasi besar di berbagai wilayah yang diikuti oleh kaum buruh, mahasiswa, hingga anak sekolah pada Kamis (8/10/2020) lalu.
Sikap Prabowo
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi tentang UU Cipta Kerja itu diakibatkan oleh hoax yang beredar.
Para penolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja tergiring hoaks yang bersumber dari asing luar negeri.
Selain itu penolak UU Cipta Kerja kemakan hoaks.
Baca Juga: Prabowo Tak Yakin Mahasiswa Rusuh: Ini Pasti Anasir yang Dibiayai Asing
"Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil omnibus law itu dan banyak hoaks. Banyak hoaks di mana-mana seolah ini tidak ada, itu tidak ada," ujar Prabowo dalam sebuah video wawancara yang dilansir DPP Partai Gerindra, Senin (12/10/2020) malam.
Hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri.
Bahkan, dia menyebut, dalangnya berasal dari luar negeri.
"Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju," ujar Prabowo.
Hal ini terlihat ketika ada oknum yang memanfaatkan aksi tolak UU Cipta Kerja, untuk merusak fasilitas umum.
Padahal, fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan uang rakyat untuk membantu masyarakat.
