REGIONAL:
Suara.com - Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Mayjen TNI Achmad Riad mengatakan tenaga medis serta petugas keamanan lainnya akan diprioritaskan mendapatkan vaksin anti Covid-19. Setidaknya ada sekitar 10 ribu tenaga medis yang sudah didata untuk memperoleh vaksin.
Achmad menuturkan kalau tenaga medis dan petugas keamanan tersebut juga berunsurkan TNI dan Polri. Dengan begitu pihaknya bakal mengikuti vaksinasi yang diberikan sesuai dengan program pemerintah.
"Saat ini memang sudah didata, jumlahnya diperkirakan kuota vaksin untuk TNI sekitar 9 ribu sampai 10 ribu. Siapa orangnya yang jelas front line tadi tenaga kesehatan, mungkin petugas-petugas yang langsung berhadapan," kata Achmad di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2020).
Achmad menuturkan pihaknya belum jauh membicarkan hingga ke teknisnya. Tetapi mereka sudah menyiapkan apabila nantinya data para penerima vaksin diperlukan.
Ia menekankan bahwa yang mendapatkan vaksin adalah para prajurit yang juga menjadi tenaga medis khusus Covid-19 atau yang mengamankan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat
"Saat ini yang jelas yang memang langsung berhadapan, yang memang beresiko tinggi," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, kalau vaksin Covid-19 urung diberikan kepada masyarakat di penghujung 2020. BPOM tidak memberikan izin penggunaan darurat untuk vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang diteliti di Indonesia. Akibatnya rencana pemberian vaksin pada bulan Desember molor, tidak sesuai dengan rencana pemerintah.
Dilansir Anadolu Agency, Kepala BPOM Penny Lukito gagalnya pemberian izin darurat (emergency use authorization/EUA) disebabkan oleh data terkait efikasi dan keamanan dari uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac di Bandung tidak bisa didapatkan pada Desember 2020.
Menurut dia, EUA terhadap vaksin Sinovac diprediksi baru bisa diterbitkan pada pekan ketiga dan keempat Januari 2020.
Sinovac merupakan salah satu kandidat vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan China, PT Sinovac Biotech dan tengah menjalani uji klinis di sejumlah negara, salah satunya Indonesia.
Penny melanjutkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan sejumlah regulator obat dunia mensyaratkan penerbitan EUA harus mengacu pada laporan utuh dari uji klinis tahap pertama dan kedua, kemudian data pemantauan selama enam bulan setelah penyuntikan vaksin dosis yang terakhir.
Selain itu, EUA juga harus mengacu pada data analisis tiga bulan observasi dari uji klinis tahap ketiga, serta data efikasi minimum 50 persen.
Penny menuturkan data tersebut tidak mungkin didapat pada pekan ketiga Desember 2020 dari uji klinis fase ketiga vaksin Sinovac di Bandung.
"Kami sudah menyampaikan ke presiden dan menteri kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020 ini," kata Penny dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada Selasa (17/11/2020).
Menurut Penny, BPOM juga telah mencoba meminta data hasil uji klinis tahap ketiga vaksin yang sama kepada Brasil.
Brasil telah memulai uji klinis lebih dulu dari Indonesia dan datanya dapat digunakan sebagai salah satu rujukan penerbitan EUA.
"Kami sudah dapat info dari Brasil bahwa mereka tidak bisa memberikan, Sinovac juga tidak bisa memberikan sehingga datanya tidak lengkap," kata dia.
"Berdasarkan standar yang ada, tentu tidak mungkin kami bisa berikan EUA pada minggu ketiga Desember 2020," ujar Penny.
TERPOPULER